PEKANBARU, AmiraRiau.com - DPP APINDO Provinsi Riau menggelar Dialog Ekonomi dengan Tema "Sinergi Stakeholder dan Inovasi UMKM Berkelanjutan" pada Selasa (9/12/2025) di salah satu hotel di Pekanbaru. Acara dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPN APINDO Pusat Shinta Wijaya Kamdani, Anthony Hilman (Ketua Bidang Organisasi), Rudolf Saut (Direktur Eksekutif DPN Apindo) dan Edi Silaban (Sekretariat DPN Apindo). Agenda ini menjadi rangkaian kegiatan pengukuhan pengurus APINDO Riau.
Ketua Umum DPN Apindo, Shinta Wijaya Kamdani pada kesempatan tersebut memaparkan materi tentang "Indonesia Incorporated: Sinergi Stakeholder dalam Perspektif Inovasi dan Peluang Pasar UMKM di Indonesia"
Dalam penyampaiannya, Shinta menegaskan bahwa sebelum berbicara mengenai UMKM, penting menempatkan Riau dalam konteks ekonomi nasional. Dengan jumlah penduduk 6,81 juta jiwa dan 69 persen di antaranya usia produktif, Riau memiliki struktur demografi yang sangat mendukung transformasi ekonomi.
Industri pengolahan juga menjadi penopang terbesar PDRB dan motor utama ekspor daerah.
“Riau menempati posisi keenam kontributor PDRB terbesar nasional, dan kedua tertinggi di luar Pulau Jawa. Realisasi investasi sampai September mencapai Rp55,89 triliun, tertinggi di Sumatera. Ini menunjukkan fondasi ekonomi yang kuat dan daya tarik investasi yang terus meningkat,” ujar Shinta dalam pemaparannya, Selasa (9/12/2025).
Shinta menambahkan, posisi strategis Riau pada jalur perdagangan internasional, mulai dari koridor Bukit Barisan hingga Selat Malaka, membuat daerah ini memiliki potensi besar menjadi hub logistik dan simpul ekonomi strategis di Kawasan Barat Indonesia.
Tahun 2024, ekonomi Riau tumbuh 4,59 persen. Struktur sektor unggulan seperti energi, pangan, dan industri berbasis SDA menjadi motor stabil pertumbuhan. Peluang baru seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus dan potensi investasi karbon kredit juga semakin terbuka.
Namun, Shinta mengingatkan adanya persoalan struktural yang perlu diatasi, khususnya dalam aspek ketenagakerjaan. TPT Riau pada April 2025 berada di angka 4,16 persen—lebih baik dari nasional namun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, tingkat informalitas yang mencapai 52 persen juga menunjukkan pekerjaan layak masih menjadi tantangan.
Menurut Shinta, kondisi di Riau mencerminkan gambaran nasional. Setiap tahun Indonesia kedatangan 2–4 juta tenaga kerja baru. Perebutan lowongan kerja semakin ketat, terutama bagi kelompok muda. Data menunjukkan 67 persen pengangguran berasal dari Gen Z berusia 15–29 tahun.
Sektor informal pun masih mendominasi, mencapai 59 persen dari total pekerja nasional, jauh di atas negara tetangga.
Ditambah lagi, 57 juta pekerja di Indonesia berada dalam kategori rentan tanpa perlindungan sosial memadai.
"57 juta pekerja yang berada di pekerjaan rentan tanpa perlindungan sosial memadai,” ungkapnya.
Karena itu, Indonesia perlu memperkuat industrialisasi sembari memperluas basis kewirausahaan. Rasio wirausaha yang baru 3,35 persen dinilai masih rendah dan harus ditingkatkan melalui penguatan UMKM.
UMKM menjadi motor besar perekonomian Indonesia. Dari 56,1 juta unit usaha, 96 persen adalah usaha mikro. Kontribusinya terhadap PDB mencapai 60,51 persen dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja.
Namun kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas masih 15,65 persen. Ini menunjukkan peluang besar untuk mendorong UMKM naik kelas dan masuk rantai nilai global.
Shinta memaparkan tiga momentum besar yang bisa dimanfaatkan UMKM yaitu Pertama, peluang ekspor melalui IEU-CEPA, di mana Uni Eropa akan menghapus tarif 98,61 persen produk Indonesia mulai 2027. Kedua, digitalisasi yang membuka pasar tanpa batas dengan penetrasi internet hampir 80 persen. Dan yang ketiga adalah meningkatnya kebutuhan industri terhadap pemasok lokal, seiring hilirisasi dan mendorong substitusi impor.
Namun, ia menggarisbawahi enam persoalan utama UMKM yakni akses pasar sempit, regulasi belum produktif, akses pembiayaan terbatas, koordinasi antar stakeholder belum solid, kualitas SDM rendah, dan minimnya kompetensi manajerial maupun digital.
"Untuk menjawab tantangan tersebut, APINDO meluncurkan program “APINDO UMKM Merdeka”, sebuah laboratorium pembelajaran nyata yang mempertemukan mahasiswa, UMKM, akademisi, industri, dan pemerintah," sebutnya.
Program ini tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga pendampingan strategis yang membuat UMKM dapat meningkatkan kualitas manajemen, pola pikir, dan daya saing.
Hingga Desember 2024, program ini mencatat capaian 17 provinsi terlibat, 269 universitas berpartisipasi, 1.099 mahasiswa terjun langsung, 108 pembimbing akademik dan 115 mentor industri terlibat dan 27 perusahaan menjadi mitra praktik.
Selain melalui pogram APINDO UMKM Merdeka, APINDO juga melalui 'APINDO UMKM' melakukan wujud nyata pendampingan bagi UMKM untuk berinovasi dan memperluas akses pasar. Beberapa inovasi yang dilakukan antara lain digitalisasi bisnis dan transformasi UMKM ke ekosistem digital, peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan bisnis, inklusi sosial, serta ekonomi sirkular dan green business.
Dampaknya cukup signifikan. 50.011 UMKM telah terdigitalisasi dalam pemasaran dan 13.030 UMKM beralih ke sistem keuangan digital.
"Data ini membuktikan bahwa pendampingan yang tepat, berbasis inovasi dan digitalisasi, mampu mendorong UMKM untuk naik kelas," pungkasnya.***
