PASIR PENGARAIAN, AmiraRiau.com- Anggota Komisi VII DPR RI, Dr. H. Achmad, M.Si., mendesak PT Pertamina (Persero) untuk memperketat pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Langkah tegas ini dinilai sangat mendesak mengingat maraknya praktik pelangsiran BBM bersubsidi jenis Solar, Pertalite, hingga Pertamax yang memicu kelangkaan dan antrean panjang kendaraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Achmad usai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat di Kantor DPC Demokrat Rokan Hulu, Pasir Pengaraian, Senin (28/9/2026).
Achmad mengungkapkan, dalam beberapa bulan terakhir masyarakat Rokan Hulu, khususnya di Kecamatan Rambah dan sekitarnya, terus mengeluhkan kesulitan mendapatkan BBM. Pemandangan antrean kendaraan yang mengular kerap terjadi saban hari di SPBU pusat Kota Pasir Pengaraian.
Menurut mantan Bupati Rokan Hulu dua periode ini, ketersediaan BBM bersubsidi dari pasokan awal sebenarnya mencukupi. Namun, penyalurannya disinyalir banyak yang bocor dan tidak tepat sasaran.
"Sebetulnya BBM bersubsidi itu tidak langka. Masalahnya adalah maraknya pelansir yang membeli dalam partai besar, bahkan diduga ada yang dijual ke perusahaan-perusahaan. Ini sudah bukan rahasia lagi, bahkan dilakukan secara terang-terangan," tegas Achmad, Senin (28/9/2026).
Guna menyikapi aksi pelangsiran yang kian meresahkan warga tersebut, Achmad meminta Pertamina tidak hanya berpangku tangan atau sebatas menerima laporan di atas kertas.
Ia mendesak Pertamina menerjunkan tim pengawas khusus di SPBU-SPBU rawan kelangkaan untuk memastikan hak masyarakat terhadap BBM bersubsidi terpenuhi.
"Satu-satunya jalan, pihak Pertamina harus turun tangan langsung menugaskan pengawas di lapangan pada SPBU yang sering terjadi antrean panjang. Ini penting agar kuota dan distribusi BBM benar-benar mencukupi kebutuhan masyarakat umum," pungkasnya.***
Penulis: Yus
Editor: Isman
