PEKANBARU, AmiraRiau.com– Sebuah catatan sejarah baru terukir di Bumi Lancang Kuning. 3 pilar umat Islam terbesar di Indonesia—Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), dan Nahdlatul Ulama (NU)—secara resmi menyatakan sikap bersama untuk pertama kalinya di Riau dalam kurun waktu hampir satu abad.
Dalam konferensi pers akhir tahun yang digelar di Hotel Royal Asnof, Senin (22/12/2025), ke-3 pimpinan ormas ini duduk satu meja, yaitu Dr. H. Hendri Sayuti, MA (Ketua PW Muhammadiyah), Dr. H. Koko Iskandar, M.Si (Ketua PW Persis), dan KH R. Abdul Khalim Mahali (Ketua PWNU).
Ketua PWNU Riau, KH R. Abdul Khalim Mahali, mengungkapkan bahwa persatuan formal antara ketiga ormas ini di Riau terakhir kali terjadi pada tahun 1937, jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.
“Kala itu, persatuan dibangun untuk memperjuangkan Indonesia. Hari ini, kami kembali bersatu demi memberikan saran dan rekomendasi strategis agar Riau ke depan menjadi lebih baik,” tegas Mahali.
Bersatunya ke-3 ormas ini membawa misi penting untuk memberikan masukan kepada instansi vertikal terkait keamanan dan penegakan hukum:
1. Untuk Kejaksaan Tinggi Riau:
-Mendorong percepatan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat.
-Mewujudkan keadilan yang responsif, transparan, dan berkeadaban.
2. Untuk Polda Riau:
-Pengawasan Selat Malaka: Mendesak peningkatan pengawasan di Selat Malaka untuk meminimalisir kriminalitas lintas negara seperti peredaran Narkoba, Human Trafficking, dan penyelundupan kayu ilegal.
-Pelayanan Humanis: Mengusulkan penambahan personel Polri yang ramah di bidang lalu lintas serta sosialisasi keselamatan berkendara dengan pendekatan persuasif.
Muhammadiyah, NU, dan Persis mengusulkan model relasi baru dengan aparat penegak hukum yang berbasis pada kepentingan bersama dalam menjaga NKRI. Ketiganya berharap adanya kegiatan kolaboratif yang rutin diadakan antara kepolisian/kejaksaan dengan ormas keagamaan untuk merawat persatuan bangsa.
Persatuan "Tiga Saudara" ini menjadi sinyal kuat bahwa gerakan Islam moderat di Riau berkomitmen penuh mengawal pembangunan daerah agar tetap berada di jalur kemaslahatan umat dan keadilan sosial.***
Penulis: AJ
