JAKARTA, AmiraRiau.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Sidang Paripurna MPR RI untuk memilih dan menetapkan serta melantik wakil presiden yang saat ini mengalami kekosongan, diundur menjadi 9 Desember 2026, dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya pada 2 Desember 2026.
Muzani mengatakan pengunduran jadwal itu dilakukan setelah lembaganya menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurut ia, Presiden Prabowo memiliki jadwal yang padat, serta memerlukan waktu untuk berbicara dengan partai-partai politik pengusung untuk memilih dua nama calon wakil presiden (wapres).
"Rapat (MPR) menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia," kata Muzani saat konferensi pers usai Rapat Gabungan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026) sore.
Dengan pengunduran jadwal itu, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki waktu selambat-lambatnya 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR RI untuk menentukan dua nama calon wapres.
Artinya, kata Muzani, Presiden Prabowo harus mengirim nama calon wapres maksimal pada 25 November 2026.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa Rapat Gabungan MPR RI juga menyetujui agar pelantikan wakil presiden menggunakan semangat yang disampaikan pada Pasal 3 Undang-Undang Dasar 45, yakni MPR nantinya akan melantik posisi wakil presiden terpilih.
Rapat gabungan MPR-DPD telah membentuk tim ad hoc yang dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto (Bambang Pacul). Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu didampingi 2 orang wakil tim ad hoc. Total keanggotaan tim ad hoc 36 orang terdiri dari anggota fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD.
Kemudian Wakil Ketua MPR dari fraksi partai Nasional Demokrat (NasDem) Lestari Moerdijat ditunjuk sebagai koordinator tim verifikasi berkas calon Wapres. Ketua tim verifikasi berkas diampu Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman didampingi sekretaris dari Fraksi PDIP.
"Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna apakah voting apa enggak, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc. Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu," katanya.
Muzani menyampaikan bahwa pengunduran jadwal Sidang Paripurna MPR atas permintaan Presiden Prabowo itu juga sudah disetujui pimpinan-pimpinan fraksi partai politik di MPR RI, serta kelompok DPD RI.
Adapun dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan ada 20 syarat yang harus dipenuhi calon wakil presiden, berikut daftarnya:
1.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
3. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
6. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
8. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
9. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
11. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
12. Terdaftar sebagai Pemilih;
13. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
14. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
15. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
16. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
17. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; (MK telah mengubah pasal ini menjadi paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada lewat putusan 90/PUU-XXI/2023);
18. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
19. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis. Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI;
20. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.