BANGKINANG, AmiraRiau.com- Komitmen Bupati Kampar Ahmad Yuzar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat mendapat apresiasi dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kampar. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui program beasiswa pendidikan yang pada 2026 ini dialokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kampar, Ramli, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah positif dan sejalan dengan visi dan misi Bupati Kampar Ahmad Yuzar bersama Wakil Bupati Kampar Misharti dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Kampar.
“Fraksi PKB mendukung penuh kebijakan Pemkab Kampar ini. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Apa yang menjadi visi, misi dan komitmen kepala daerah kepada masyarakat harus kita kawal agar diterjemahkan menjadi program dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Ramli, Rabu (9/9/2026).
Menurut Ramli, perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan patut diapresiasi. Terlebih, Pemkab Kampar tidak hanya mengalokasikan anggaran beasiswa sebesar Rp5 miliar pada 2026, tetapi juga merencanakan keberlanjutan program tersebut dengan dukungan anggaran Rp5 miliar pada 2027.
Bagi Fraksi PKB, kata Ramli, keberlanjutan program beasiswa menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kampar.
“Ini bentuk komitmen kepala daerah terhadap pendidikan. Kita berharap program ini benar-benar menyentuh mahasiswa yang membutuhkan dan berprestasi,” ujarnya.
Beasiswa 2026 Sudah Dibuka
Ramli juga menyampaikan bahwa Program Beasiswa Pemkab Kampar Tahun 2026 saat ini telah dibuka melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.
Program tersebut meliputi Beasiswa Berprestasi Akademik S1, Beasiswa Berprestasi Nonakademik Tahfidz Al-Qur’an 20/30 Juz, serta Beasiswa Khusus Mahasiswa S1 Tidak Mampu dan Berprestasi Akademik.
Berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 400/KS/317 tertanggal 31 Agustus 2026, pengajuan berkas paling lambat diterima pada 15 September 2026.
Untuk kategori Beasiswa Berprestasi Akademik S1, mahasiswa program eksakta dipersyaratkan memiliki IPK minimal 2,75, sedangkan program non-eksakta minimal 3,00.
Sementara untuk kategori Tahfidz Al-Qur’an, pemohon diwajibkan memiliki sertifikat hafalan 20 atau 30 juz. Sedangkan mahasiswa yang mengajukan kategori tidak mampu dan berprestasi akademik wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Ramli mengimbau mahasiswa yang memenuhi persyaratan agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut dan tidak menunggu hingga batas akhir pendaftaran.
“Ini sudah dibuka dan batas akhirnya 15 September. Kita mengajak putra-putri Kampar yang memenuhi persyaratan segera melengkapi berkas. Jangan menunggu hari terakhir,” katanya.
Rambli Sekretaris Fraksi PKB: Siap Kawal Kebijakan Bupati
Selain mendukung melalui penganggaran, Fraksi PKB DPRD Kampar juga mengambil langkah untuk memperkuat keberlanjutan program melalui Ranperda Beasiswa Daerah yang diajukan sebagai Ranperda inisiatif Fraksi PKB.
Ramli mengatakan regulasi tersebut penting agar program beasiswa tidak hanya bergantung pada kebijakan anggaran setiap tahun, tetapi memiliki dasar hukum yang jelas dan berkelanjutan.
“Ranperda Beasiswa Daerah merupakan inisiatif Fraksi PKB. Kita ingin program yang baik ini tidak hanya bergantung pada kebijakan tahunan. Harus ada regulasi yang memberikan kepastian mengenai sasaran, mekanisme, transparansi, penganggaran dan pengawasannya,” jelasnya.
Ramli menegaskan Fraksi PKB akan terus mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan program agar anggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Sebagai bagian dari kekuatan politik pemerintah, tentu kita punya tanggung jawab untuk mengawal. Anggarannya kita kawal, regulasinya kita perkuat dan pelaksanaannya kita awasi agar tepat sasaran,” tegasnya.
Berharap Tak Ada Anak Kampar Putus Kuliah
Ramli berharap program beasiswa tersebut dapat menjadi solusi bagi mahasiswa berprestasi yang terkendala biaya pendidikan.
Menurutnya, kesempatan memperoleh pendidikan tinggi harus terbuka bagi seluruh masyarakat, termasuk anak-anak petani, nelayan, buruh, pedagang kecil dan keluarga kurang mampu.
“Jangan sampai ada anak Kampar yang punya kemampuan dan prestasi, tetapi cita-citanya terhenti karena biaya,” katanya.
Ia menilai anggaran Rp5 miliar yang dialokasikan Pemkab Kampar bukan sekadar angka dalam APBD, tetapi harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Rp5 miliar bukan sekadar angka di APBD. Ukurannya nanti adalah berapa banyak anak Kampar yang terbantu dan bagaimana program ini mampu melahirkan generasi yang akan membangun Kampar ke depan,” pungkas Ramli.***
Penulis: Ali Akbar
Editor: Hasbi
