PEKANBARU, AmiraRiau.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI guna meningkatkan kapasitas tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Demikian disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra, pada Focus Group Discussion (FGD) tentang CSIRT, Selasa (21/7/2026).
Bertempat di Ruang Multimedia lantai tiga gedung utama komplek perkantoran terpadu Walikota Pekanbaru di Tenayan Raya, FGD CSIRT langsung menghadirkan narasumber dari BSSN RI, Rangga Aditya Sutopo.
Dikatakan Bang Yayan, sapaan Ardiansyah Eka Putra, FGD yang digelar bertujuan untuk memperkuat sistem keamanan siber sekaligus menjadi ajang penyegaran pengetahuan guna memperkuat koordinasi para admin teknologi informasi di lingkungan Pemko Pekanbaru dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.
"Teknologi informasi memiliki tingkat kerentanan yang sangat dinamis. Ancaman siber terus berkembang, bahkan tidak sedikit pihak yang menjadikan serangan terhadap institusi pemerintah sebagai sebuah kebanggaan," ujarnya.
"Karena itu, kita harus selalu siap dan meningkatkan kemampuan dalam merespons setiap potensi serangan," tegas Yayan, menambahkan.
Untuk itu dengan menghadirkan narasumber dari BSSN, diharapkan peserta FGD yang merupakan admin teknologi informasi OPD bisa memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan insiden keamanan siber.
Pada hari pertama FGD, peserta dibekali materi teori mengenai sistem keamanan informasi dan prosedur penanganan insiden. Sementara di hari kedua, peserta akan mengikuti simulasi atau praktik penanganan insiden siber.
"Kami berharap seluruh peserta fokus mengikuti kegiatan ini. Ilmu seperti ini tidak setiap saat bisa diperoleh langsung dari narasumber yang sangat berkompeten," ucap Yayan.
Setelah mengikuti pelatihan, nantinya para peserta diharapkan mampu merespons, melaporkan, dan menangani insiden keamanan siber secara tepat sesuai prosedur. Kebocoran data maupun gangguan terhadap sistem pemerintahan dapat berdampak serius terhadap pelayanan publik.
"Kalau sistem sampai dijebol atau informasi bocor, pelayanan pemerintah bisa terhenti. Dampaknya bukan hanya pada operasional, tetapi juga terhadap kepercayaan masyarakat kepada Pemko Pekanbaru," tutupnya.***
Penulis: Afnan
