PEKANBARU, AmiraRiau.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar pertemuan silaturahmi sekaligus dengar pendapat (hearing) tingkat tinggi di Pekanbaru, Senin (22/6/2026). Agenda strategis ini diorientasikan untuk menyamakan persepsi politik anggaran serta memperkuat tata kelola roda pemerintahan di Bumi Lancang Kuning.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dari jajaran eksekutif. Sementara dari lini legislatif dipimpin oleh Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, didampingi jajaran Wakil Ketua seperti Parisman Ihwan dan Budiman, beserta para ketua fraksi serta Pejabat Tinggi Pratama lingkungan Pemprov Riau.
"Kami berkumpul bersama seluruh elemen DPRD Riau untuk mendengarkan langsung pandangan, kendala teknis, serta rekomendasi dari para anggota dewan. Keharmonisan dan kesamaan visi antara kedua lembaga ini merupakan kunci utama dalam melahirkan kebijakan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas," urai Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Dalam forum intensif tersebut, Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, memberikan penekanan khusus pada urgensi penyelesaian sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sempat tertunda. Pihaknya menegaskan bahwa lembaga legislatif berkomitmen memberikan karpet merah bagi regulasi yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fokus penataan kebijakan yang disepakati kedua lembaga meliputi mendahulukan pembahasan payung hukum yang bersentuhan langsung dengan instrumen penarikan retribusi dan optimalisasi aset daerah guna memperkuat ketahanan fiskal.
Selanjutnya, mengawal agar seluruh serapan anggaran dan program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) tetap berjalan linier dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelum tahun anggaran berakhir.
Lalu membedah rapor kondisi riil keuangan daerah untuk mengantisipasi potensi defisit dan melakukan rasionalisasi program non-prioritas.
Sebagai langkah nyata untuk menjaga ritme kerja sama bilateral ini, Plt Gubernur SF Hariyanto menginstruksikan Sekretaris Dewan (Sekwan) Riau, Renaldi, untuk bertindak proaktif sebagai jembatan informasi utama. Sekwan diwajibkan mencatat secara periodik setiap dinamika, aspirasi, maupun hambatan birokrasi di internal parlemen untuk dilaporkan langsung ke tingkat pimpinan daerah.
DPRD Riau memastikan seluruh fraksi akan bekerja secara objektif guna mendukung percepatan pembangunan fisik maupun non-fisik yang menjadi tanggung jawab kepala daerah. Langkah konsolidasi ini dinilai taktis oleh para pengamat guna menjamin stabilitas iklim investasi dan kepastian pembangunan di Provinsi Riau pada masa transisi kepemimpinan.***
