Pencabutan PBPH PT RAPP: Jangan Sampai Riau Hanya Menanggung Dampak Ekologis, Kehilangan Hak Dalam Alih Kelola Kawasan Hutan

I

Isman

Sabtu, 21 November 2026 | 09:34 WIB

Pencabutan PBPH PT RAPP: Jangan Sampai Riau Hanya Menanggung Dampak Ekologis, Kehilangan Hak Dalam Alih Kelola Kawasan Hutan
Pencabutan PBPH PT RAPP

Oleh: Muhammad Herwan

KEPUTUSAN pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau merupakan peristiwa penting dalam tata kelola sumber daya hutan nasional. Kebijakan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 ini tidak sekadar mengakhiri hak pengelolaan sebuah perusahaan atas kawasan hutan, tetapi juga membuka babak baru mengenai bagaimana kawasan tersebut akan dikelola, siapa yang akan dilibatkan, dan sejauh mana kepentingan masyarakat Riau diperhitungkan dalam proses transisi tersebut.

Pencabutan PBPH terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), bukan negara yang tunduk pada kekuatan modal dan dominasi korporasi. Hukum harus ditegakkan secara setara kepada siapa pun tanpa pengecualian, termasuk terhadap konglomerasi besar sekaliber RAPP Group. Tidak boleh ada korporasi yang merasa memiliki kekebalan hukum hanya karena skala investasi, kekuatan ekonomi, atau besarnya pengaruh bisnis yang dimiliki. Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus menjadi fondasi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Dalam konteks tersebut, langkah pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Kementerian Kehutanan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta penataan kembali penguasaan kawasan hutan. Penegakan hukum dan pemulihan fungsi ekologis hutan merupakan kepentingan publik yang harus dijaga. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.

Pemerintah tentu memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban kawasan hutan. Apalagi, sebagaimana disampaikan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare. Persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo juga menjadi perhatian dalam penertiban tersebut.

Namun, penegakan hukum juga harus diikuti kebijakan yang cermat, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pencabutan izin bukanlah akhir dari persoalan, melainkan awal dari tanggung jawab baru pemerintah dalam memastikan bagaimana kawasan tersebut akan dikelola, siapa yang akan dilibatkan, dan sejauh mana kepentingan masyarakat Riau diperhitungkan dalam proses transisi tersebut. Negara memang harus tegas terhadap korporasi, tetapi negara juga harus hadir melindungi masyarakat yang terdampak oleh setiap konsekuensi kebijakannya.

Untuk itu, dampak ekonomi dan sosial yang akan ditimbulkan oleh pencabutan izin tersebut bagi Provinsi Riau merupakan satu dimensi penting yang tidak boleh luput dari perhatian pemerintah. Jangan sampai penertiban kawasan hutan berhasil secara administratif, tetapi menimbulkan persoalan ekonomi dan sosial baru bagi masyarakat di daerah.

 Pencabutan Izin Bukan Sekadar Persoalan Perusahaan

Selama puluhan tahun, kegiatan operasional RAPP dan kelompok usaha APRIL telah menjadi satu bagian penting dari aktivitas perekonomian Riau. Rantai kegiatan industrinya melibatkan tenaga kerja langsung, kontraktor, perusahaan transportasi, penyedia alat berat, pemasok bahan baku, jasa konstruksi, perdagangan, hingga berbagai usaha kecil dan menengah yang tumbuh di sekitar aktivitas industry, bahkan sebagai faktor “pemicu” utama terbentuknya Kabupaten Pelalawan, selain faktor kesejarahan Kerajaan Pelalawan.

Dalam pernyataan perusahaan pada 20 November 2026, APRIL Group bersama PT RAPP menyebut mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal. Perusahaan juga merujuk studi dampak ekonomi sebelumnya yang memperkirakan aktivitas grup tersebut menopang sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 di seluruh Indonesia. Angka ini merupakan klaim dan estimasi dampak ekonomi yang disampaikan perusahaan, bukan angka pekerja yang seluruhnya berada dalam hubungan kerja langsung dengan PT RAPP.

Terlepas dari perbedaan antara pekerja langsung dan pekerjaan yang tercipta melalui rantai pasok, besarnya keterkaitan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa penghentian kegiatan di kawasan konsesi berpotensi menimbulkan efek berantai.

Dampaknya tidak berhenti pada perusahaan dan pekerjanya. Ada keluarga yang menggantungkan penghidupan pada pendapatan pekerja. Ada pengusaha lokal yang memiliki kewajiban kredit dan investasi alat produksi. Ada kontraktor yang telah mengikat perjanjian bisnis. Ada pedagang, penyedia transportasi, dan pelaku UMKM yang selama ini memperoleh penghasilan dari perputaran ekonomi industri kehutanan.

Apabila proses penghentian dan alih kelola tidak direncanakan secara matang, risiko yang mungkin muncul antara lain pengurangan tenaga kerja, terganggunya pembayaran kepada mitra usaha, menurunnya aktivitas perdagangan, melemahnya daya beli masyarakat, meningkatnya tekanan sosial dan stabilitas sosial di wilayah yang selama ini memiliki ketergantungan ekonomi terhadap industri tersebut, serta masa depan tata Kelola sumber daya alam di Riau.

Dari perspektif iklim investasi, peristiwa ini juga perlu dikelola dengan baik. Investor membutuhkan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan mekanisme transisi yang dapat dipahami. Penegakan hukum tidak boleh dipersepsikan sebagai ketidakpastian kebijakan, tetapi sebagai bagian dari tata kelola yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, apabila tidak ada pengaturan transisi yang jelas, persoalan pengamanan aset, akses masyarakat, aktivitas ekonomi ilegal, konflik penguasaan lahan, hingga potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat juga perlu diantisipasi.

Pencabutan izin PBPH PT RAPP harus dipandang sebagai persoalan strategis daerah, bukan semata-mata persoalan administratif antara pemerintah pusat dan korporasi. Tersebab itu penanganan pasca pencabutan dan transisi alih kelola kawasan hutan ini mestilah dilakukan secara cermat, bijak dan taktis.

 Riau Jangan Hanya Menjadi Penonton dalam Alih Kelola 338 Ribu Hektare Kawasan Hutan

Hal mendasar yang harus menjadi perhatian adalah proses alih kelola kawasan hutan seluas 338.536 hektare tersebut. Setelah pencabutan izin, kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Namun, penguasaan negara tidak boleh dimaknai sebagai pengelolaan yang mengabaikan kepentingan daerah dan masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan tersebut. Jangan sampai proses transisi alih kelola menimbulkan persoalan baru yang berdampak negatif secara luas, terutama bagi masyarakat dan daerah Riau.

Riau bukan sekadar lokasi geografis tempat perusahaan menjalankan kegiatan usahanya. Riau adalah daerah yang selama bertahun-tahun menerima konsekuensi ekologis, sosial, dan ekonomi dari aktivitas pemanfaatan sumber daya hutan tersebut.

Masyarakat di sekitar kawasan menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan perubahan tata ruang, tekanan terhadap ekosistem, kebakaran hutan dan lahan, konflik penguasaan lahan, serta dampak sosial dari aktivitas industri berskala besar.

Dengan demikian, ketika negara mengambil kembali penguasaan kawasan tersebut, sudah sepatutnya pemerintah daerah dan masyarakat Riau mendapatkan ruang partisipasi yang nyata dalam menentukan arah pengelolaannya.

Daerah jangan hanya diminta menanggung dampak ekologis dan sosial, sementara keputusan mengenai masa depan kawasan sepenuhnya berlangsung tanpa keterlibatan daerah.

Pemerintah perlu membedakan antara kewenangan formal pengelolaan hutan yang menurut peraturan perundang-undangan berada pada pemerintah sesuai pembagian urusannya dengan hak daerah untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan, perlindungan masyarakat, pemulihan lingkungan, serta penentuan arah pembangunan ekonomi wilayah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan RI, pencabutan PBPH menyebabkan Kawasan berada dalam penguasaan negara. Namun, penguasaan negara tidak boleh dimaknai sebagai pengelolaan yang sepenuhnya terpusat tanpa melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat yang berada disekitar Kawasan hutan. Negara memang berhak menguasai sumber daya alam, tetapi sebagaimana amanat Pasal  33 UUD NRI Tahun 1945 “pengelolaannya harus sebesar-besarnya memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat”.

Ada perbedaan mendasar antara “penguasaan negara, kewenangan pemberian izin, dan pelaksanaan operasional pengelolaan hutan”. Pemerintah pusat memiliki kewenangan strategis dalam kebijakan kehutanan dan pemberian PBPH. Semetara itu, Undang Undang juga memberikan ruang kepada kewenangan kepada Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 14, mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sementara itu, PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan juga memberikan kerangka mengenai pengelolaan, perlindungan hutan, dan perhutanan sosial.

Artinya, keterlibatan Pemerintah Provinsi Riau tidak harus dimaknai sebagai pengambilalihan kewenangan perizinan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Yang harus diperjuangkan adalah keterlibatan daerah secara substantif dalam keseluruhan proses alih kelola, termasuk perencanaan, pemulihan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan manfaat ekonomi kawasan.

Jangan sampai 338 ribu hektare kawasan yang selama ini berada dalam aktivitas ekonomi Riau hanya berpindah pengelolaan secara administratif, tetapi masyarakat Riau tetap berada di luar proses pengambilan keputusan. Lebih parah lagi jika pengelola yang baru mengabaikan keberadaan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat Riau. “Jangan sampai terjadi pergantian pengelola dari korporasi kepada entitas lain, tetapi daerah tetap tidak mempunyai peran strategis dan masyarakat tetap tidak mendapatkan manfaat yang sepadan”.

Dalam situasi seperti ini, Pemerintah Provinsi Riau tidak cukup hanya menyampaikan pernyataan dukungan terhadap penertiban kawasan hutan. Gubernur dan para Bupati  wilayah konsesi serta seluruh perangkat pemerintahan daerah harus segera mengambil langkah konkret, terukur, dan strategis.

Setidaknya langkah taktis dan beberapa agenda yang perlu segera dilakukan antara lain :

Pertama, membentuk Tim Bersama Transisi Alih Kelola Kawasan Hutan.

Pemerintah Provinsi Riau perlu segera membentuk tim terpadu yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota terdampak, kementerian terkait, Satgas PKH, unsur penegak hukum, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, serta perwakilan masyarakat tempatan.

Tim ini menjadi wadah koordinasi untuk memastikan proses alih kelola berjalan tertib, transparan, dan tidak menimbulkan kekosongan tata kelola. Untuk itu, tim ini harus diberikan mandate yang jelas, bukan sekadar menjadi forum koordinasi administratif. Pemerintah daerah harus hadir sebagai representasi kepentingan masyarakat Riau, bukan sekadar menjadi penerima informasi dari pemerintah pusat.

Kedua, melakukan pemetaan menyeluruh terhadap dampak ekonomi dan sosial.

Pemerintah Provinsi Riau harus memiliki data yang akurat mengenai jumlah pekerja langsung maupun tidak langsung, kontraktor, pemasok lokal, pelaku UMKM, perusahaan transportasi, serta masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada aktivitas ekonomi RAPP dan rantai pasoknya.

Pemetaan juga perlu mengidentifikasi wilayah yang memiliki ketergantungan ekonomi tinggi terhadap operasional perusahaan. Data tersebut penting sebagai dasar penyusunan kebijakan mitigasi, perlindungan tenaga kerja, bantuan transisi bagi pelaku usaha lokal, serta program pemulihan ekonomi masyarakat. Jangan menunggu sampai terjadi PHK massal, perusahaan kontraktor gulung tikar, dan daya beli masyarakat menurun baru pemerintah bergerak.

Ketiga, memperjuangkan skema alih kelola yang melibatkan kepentingan daerah.

Pemerintah Provinsi Riau harus proaktif mengusulkan kepada pemerintah pusat agar proses penentuan pengelolaan kawasan eks-PBPH RAPP melibatkan pemerintah daerah secara terstruktur dan terlembaga. Keterlibatan itu dapat diwujudkan melalui forum konsultasi resmi, penyusunan rencana pengelolaan kawasan, pengawasan bersama, pengembangan perhutanan sosial, rehabilitasi lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemerintah pusat tetap menjalankan kewenangan strategis sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, pemerintah daerah harus diberikan ruang yang memadai untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan kawasan selaras dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Riau.

Keempat, menjamin keberlanjutan pekerjaan dan melindungi tenaga kerja.

Persoalan tenaga kerja harus menjadi prioritas dalam masa transisi. Pemerintah Provinsi Riau perlu memfasilitasi dialog antara perusahaan, pekerja, serikat pekerja, kontraktor, dan pemerintah pusat untuk memastikan hak-hak pekerja tetap dipenuhi.

Pemerintah juga perlu mendorong agar tenaga kerja lokal yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kehutanan, industri pulp and paper, pengelolaan lingkungan, transportasi, dan kegiatan pendukung lainnya tidak kehilangan kesempatan kerja akibat perubahan pengelolaan.

Apabila nantinya terdapat skema pengelolaan baru, kompetensi dan pengalaman tenaga kerja yang sudah tersedia harus menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen. Pemerintah harus memastikan bahwa proses transisi tidak menjadikan pekerja sebagai pihak yang paling dahulu menanggung beban kebijakan.

Kelima, memastikan kepastian usaha bagi kontraktor dan pelaku UMKM lokal.

Pemerintah perlu memfasilitasi inventarisasi seluruh hubungan kontraktual yang terdampak, termasuk kewajiban pembayaran, pekerjaan yang sedang berjalan, aset usaha, dan keberlanjutan kegiatan pemasok lokal.

Pelaku usaha lokal tidak boleh dibiarkan menghadapi ketidakpastian sendirian. Perlu disiapkan skema pendampingan usaha, akses pembiayaan, diversifikasi pasar, serta peluang keterlibatan dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan pengelolaan kawasan berikutnya.

Keenam, mengawal pemulihan lingkungan dan menyelesaikan persoalan sosial-ekologis.

Pencabutan PBPH harus menjadi momentum untuk melakukan audit dan pemetaan kondisi ekologis secara menyeluruh. Kawasan gambut, daerah aliran sungai, kawasan lindung, habitat satwa liar, serta wilayah yang mengalami kerusakan harus menjadi prioritas pemulihan.

Kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan atas pelanggaran yang ditemukan tidak boleh hilang hanya karena izin telah dicabut. Pemerintah daerah juga harus mendorong keterlibatan masyarakat tempatan dalam kegiatan rehabilitasi, perlindungan hutan, pemantauan kebakaran, dan pengembangan perhutanan sosial sesuai ketentuan hukum.

Hal juga ditegaskan dan sebagaimana tercantum dalam Kepmenhut Nomor 971 Tahun 2026 yang menyatakan “pencabutan izin tidak menhapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan serta mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum yang terjadi”.

Dengan demikian, agenda ekologis tidak berhenti pada pemasangan plang penguasaan negara, melainkan benar-benar menghadirkan perbaikan lingkungan yang dapat dirasakan masyarakat.

Ketujuh, menyiapkan langkah antisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Perubahan pengelolaan kawasan dalam skala sangat luas berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan, terutama terkait batas kawasan, akses masyarakat, penguasaan lahan, aset perusahaan, serta aktivitas pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi transisi.

Pemerintah Provinsi Riau bersama Polda Riau, TNI, pemerintah kabupaten/kota, dan unsur masyarakat perlu membangun mekanisme pengawasan dan pencegahan konflik. Pendekatan keamanan harus mengedepankan pencegahan, dialog, penegakan hukum yang proporsional, dan perlindungan masyarakat.

Jangan sampai perubahan pengelolaan kawasan justru membuka ruang bagi konflik horizontal, spekulasi lahan, pembalakan liar, maupun praktik penguasaan kawasan secara ilegal.

Kedelapan, menyusun peta jalan ekonomi baru bagi kawasan eks-konsesi.

Pemerintah tidak boleh hanya berpikir tentang siapa yang akan mengelola kawasan setelah izin dicabut. Lebih jauh dari itu, harus dipikirkan bagaimana kawasan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat Riau.

Pemerintah perlu menyusun peta jalan pengembangan ekonomi kawasan yang mengintegrasikan rehabilitasi hutan, perhutanan sosial, agroforestri, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, konservasi, serta kegiatan ekonomi produktif yang sesuai dengan fungsi dan daya dukung kawasan.

Skema tersebut harus mempertimbangkan kondisi setiap blok kawasan, status hukumnya, fungsi ekologis, serta keberadaan masyarakat yang telah lama hidup di sekitarnya. Jangan sampai orientasi ekonomi baru justru mengulangi persoalan tata kelola masa lalu.

 Momentum Menata Ulang Hubungan Negara, Korporasi, dan Masyarakat Riau

Peristiwa pencabutan PBPH PT RAPP sesungguhnya memberikan pembelajaran penting tentang hubungan antara pengelolaan sumber daya alam, kepentingan investasi, dan keadilan bagi masyarakat daerah. Hal ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi secara mendasar tata Kelola sumber daya alam di Provinsi Riau.

Kita tidak sedang mempertentangkan kepentingan lingkungan dengan kepentingan ekonomi. Juga tidak sedang membela dan mempertahankan perusahaan yang melakukan pelanggaran. Keduanya harus berjalan beriringan. Riau membutuhkan lingkungan yang sehat, hutan yang terjaga, dan ekosistem yang pulih. Namun, Riau juga membutuhkan lapangan pekerjaan, aktivitas industri, kepastian investasi, serta pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Pengakan hukum harus dihormati dan dilaksanakan secara konsisten, namun penegakan hukum juga harus disertai kebijakan transisi yang melindungi masyarakat dan perekonomian daerah. Oleh karena itu, kebijakan penertiban harus diikuti kebijakan transisi yang memberikan kepastian kepada semua pihak. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa penguasaan kembali kawasan hutan benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik. Pemerintah Provinsi Riau harus memastikan bahwa masyarakat daerah tidak menjadi korban dari perubahan kebijakan. Sementara itu, perusahaan tetap harus memenuhi kewajiban hukum, lingkungan, ketenagakerjaan, dan tanggung jawab lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi Riau, yang perlu diperjuangkan bukanlah mempertahankan dominasi satu perusahaan atas kawasan hutan. Yang harus diperjuangkan adalah masa depan kawasan hutan dan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Kita tidak ingin kawasan yang selama ini menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi Riau hanya berpindah dari pengelolaan satu entitas kepada entitas lain, sementara masyarakat tempatan tetap tidak memperoleh ruang partisipasi dan manfaat yang proporsional.

Karena itu, alih kelola 338.536 hektar kawasan eks-PBPH RAPP harus menjadi momentum membangun “Paradigma Baru” model tata kelola sumber daya alam Riau yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan. “Riau jangan hanya menjadi tempat sumber daya alam dikelola, tempat dampak ekologis ditanggung, dan tempat masyarakat menghadapi konsekuensi sosialnya. Riau harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan penerima manfaat yang adil dari pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya sendiri”.

Inilah saatnya Pemerintah Provinsi Riau mengambil peran strategis. Tidak dengan konfrontasi terhadap pemerintah pusat, tidak pula dengan mengabaikan penegakan hukum, melainkan melalui langkah diplomasi kebijakan, konsolidasi daerah, dan perjuangan kepentingan masyarakat secara terukur.

Sebab, keberhasilan penertiban kawasan hutan tidak cukup diukur dari berapa luas kawasan yang berhasil dikuasai kembali oleh negara. Keberhasilan yang sesungguhnya harus diukur dari sejauh mana hutan dapat dipulihkan, konflik dapat dicegah, tenaga kerja terlindungi, ekonomi masyarakat tetap bergerak, investasi mendapatkan kepastian, dan masyarakat Riau memperoleh manfaat yang lebih adil.

Jangan sampai negara berhasil mengambil kembali hutannya, tetapi masyarakat Riau justru kehilangan masa depan ekonominya.***

(Muhammad Herwan. Penulis; Timbalan Ketua Umum FKPMR / Wakil Ketua I DPP APINDO Riau)