Kedua jembatan tersebut menjadi salah satu persoalan infrastruktur yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau terkait pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026). Dalam kesempatan itu, Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, memberikan tanggapan terhadap sejumlah aspirasi anggota dewan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan di daerah, termasuk persoalan lapangan bola SMA.
Tanggapan tersebut menunjukkan bahwa berbagai usulan pembangunan yang disampaikan melalui DPRD menjadi perhatian pemerintah daerah. Sejumlah kebutuhan telah mulai diakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran, sementara kebutuhan lainnya memerlukan pembahasan serta persiapan teknis lebih lanjut agar penanganannya dapat dilaksanakan secara bertahap.
Dalam penyampaiannya, SF Hariyanto menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk penanganan Jembatan Koto Intan pada tahun anggaran berjalan. Menurutnya, persoalan jembatan tersebut telah menjadi perhatian sejak sebelumnya sehingga pemerintah mulai mengalokasikan anggaran untuk menangani kebutuhan infrastruktur tersebut.
“Memang Jembatan Koto Intan ini sudah menjadi perhatian sejak sebelumnya, dan alhamdulillah tahun ini kita masukkan anggaran sebesar Rp10 miliar. Mungkin belum sepenuhnya menyelesaikan masalah yang kita harapkan, tetapi paling tidak penanganannya sudah mulai kita tetapkan,” ujar SF.
Ia mengakui bahwa alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penanganan yang diharapkan. Namun, penganggaran tersebut menjadi langkah awal agar persoalan infrastruktur yang telah disampaikan dapat mulai ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Selain Jembatan Koto Intan, SF juga menanggapi aspirasi mengenai Jembatan Rantau Berangin yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah telah memasukkan rencana penanganan awal, dengan penyelesaian perencanaan teknis menjadi salah satu tahapan penting sebelum pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.
“Untuk jembatan yang disampaikan Pak Edi Basri, alhamdulillah sudah kita masukkan, meskipun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Yang penting perencanaannya kita selesaikan terlebih dahulu agar penanganannya bisa dilaksanakan secara bertahap,” jelasnya.
Menurut SF, penanganan infrastruktur membutuhkan perencanaan yang matang agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah. Pemerintah juga perlu memperhatikan tahapan pekerjaan sehingga penanganan yang dilakukan dapat memberikan hasil optimal dan tidak hanya menyelesaikan persoalan dalam jangka pendek.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Riau Fraksi Gerindra, Ginda Burnama, dalam draf pernyataan yang masih perlu dikonfirmasi, menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Ia berharap aspirasi yang disampaikan melalui DPRD dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.
“Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah, termasuk akses jalan dan jembatan yang menjadi penghubung aktivitas sehari-hari. Kami berharap usulan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai kemampuan anggaran daerah,” ungkapnya.
Ia juga menilai komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan infrastruktur yang belum terselesaikan dapat memperoleh perhatian. Menurutnya, koordinasi dan perencanaan yang baik diperlukan supaya pembangunan dapat dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
“Kami berharap setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD dapat menjadi perhatian bersama. Dengan koordinasi dan perencanaan yang baik, kebutuhan pembangunan di daerah dapat ditangani secara bertahap sesuai skala prioritas,” pungkasnya.
Melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat terus diakomodasi dalam perencanaan daerah. Penanganan yang dilakukan secara bertahap diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat di berbagai wilayah Provinsi Riau.***