Persiapkan Diri, Ini Arah Kebijakan Pengadaan ASN 2023

JAKARTA - Bupati Kasmarni mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2023 dan Uji Publik RUU ASN di Jakarta, Kamis (3/8/2023).. Rakor dibuka Presiden Republik Indonesia diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, diikuti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Dalam Rakor ini Bupati Kasmarni didampingi Sekda Ersan Saputra TH, Kepala BKPP Djamaluddin serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Rakor ini juga diikuti 38 Provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota se Indonesia. Bupati Kasmarni tampak penuh perhatian saat MenPAN-RB memberikan arahan terkait pengadaan ASN secara nasional. MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan mandat negara bahwa pendidikan dan kesehatan adalah sektor prioritas. Menteri Anas juga mengimbau instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendata kebutuhan ASN di tahun 2023 yang mendesak untuk dipenuhi. Pengadaan ASN harus berdasarkan prinsip kompetitif, adil dan bersih dari praktik KKN. Hal itu penting agar kualitas dan kuantitas ASN lebih terukur dan terstruktur. Menteri Anas menyampaikan, pada prinsipnya setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi CASN sepanjang memenuhi syarat. “Yang belum lulus ditahun kemarin, jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan untuk mengikuti seleksi tahun 2023 yang kami upayakan akan ada terobosan kebijakan dalam pengadaan ASN. Untuk itu, manfaatkan pembelajaran yang telah dilalui tersebut dengan sebaik-baiknya agar dapat lulus seleksi,” pungkasnya.(inf)***