Oleh: Mardianto Manan
SEBUAH ironi yang menyayat hati kembali terjadi di Bumi Lancang Kuning. Riau—negeri yang rajin dijuluki kaya raya karena "di atas minyak, di bawah minyak"—kembali didera duka sosial yang sama dari tahun ke tahun: antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM).
Para pejabat penentu kebijakan di tingkat pusat dengan enteng bernarasi. Petinggi Pertamina hingga Menteri Bahlil Lahadalia kerap menenangkan publik dengan frasa standar: "Stok BBM aman, pasokan cukup, masyarakat tak perlu risau." Namun, realita di lapangan justru menyajikan drama kehinaan rakyat yang amat perih. Pernyataan pejabat manis di telinga, tapi pahit dan getir di jalanan.
Jika pejabat melihat angka di atas kertas, mari kita turun melihat manusia di atas aspal. Antrean yang mengular berjam-jam di puluhan SPBU dari Pekanbaru hingga ke pelosok kabupaten bukan lagi sekadar persoalan logistik energi, melainkan bentuk penebalan jerit sosial dan pengerusan marwah warga Riau.
Enam Deret 'Kehinaan' di Jalanan
Kegalauan sosial ini bukan rekaan angka statistik, melainkan luka nyata yang dirasakan rakyat saban hari ketika mengantre BBM:
1. Pengusiran dan Gesekan Sosial di Sepanjang Garis Antrean
Kendaraan yang mengular hingga berkilo-kilometer melintas di depan ruko, toko, dan rumah warga. Keributan tak terhindarkan; pengendara diusir pemilik bangunan karena menutup akses usaha atau kediaman mereka. Makian, sumpah serapah, hingga gesekan kasar menjadi "makanan" harian di tepi jalan.
2. Infrastruktur Jalan Rusak dan Berlubang
Beban kendaraan berton-ton yang berhenti lama di titik antrean yang sama perlahan merusak tapak aspal. Jalan berlubang dalam, dan saat hujan berubah menjadi kolam air yang semakin memperparah kemacetan serta merusak kendaraan warga.
3. Konflik Antarsesama Pengendara (Antre Marwah vs Antre Emosi)
Sesama anak negeri yang sama-sama lelah dipaksa bertarung di jalanan. Kesabaran habis, emosi meluap, memicu perang mulut hingga perang otot hanya demi mempertahankan posisi antrean. Pertamina secara tak langsung telah mengadu domba rakyatnya sendiri.
4. Petugas SPBU yang Emosional dan Kehilangan Humanis
Para operator BBM bekerja di bawah tekanan massa yang tak ada habisnya. Kelelahan ekstrem membuat pelayanan menjadi cuek, emosional, dan serba tegang. Sikap manis pelayanan pelanggan sirnah berganti ketegangan.
5. Kerugian Ekonomi dan Pemborosan Waktu Produktif
Waktu adalah penghidupan. Jam kerja driver ojek, sopir truk logistik, pedagang, dan buruh tersedot habis di bahu jalan. Waktu mencari nafkah terbuang sia-sia, yang berujung pada menurunnya pendapatan keluarga secara drastis.
6. Kerugian Berlapis: Rugi Waktu, Rugi Materi, Rugi Harkat Martabat
Rakyat Riau rugi bertubi-tubi. Sudahlah rugi waktu dan finansial, mereka juga harus menanggung malu dan merasa direndahkan hanya untuk mendapatkan hak mendasar berupa BBM.
Realita Data vs "Stok Aman" Pertamina
Data di lapangan menunjukkan bahwa krisis ini nyata dan berdampak sistemik:
Kelangkaan dan Kenaikan Harga Eceran: Di Pekanbaru dan berbagai daerah di Riau, masyarakat kesulitan mendapatkan Pertalite dan Solar. Imbasnya, warga terpaksa membeli BBM eceran di pinggir jalan dengan harga melonjak hingga Rp14.000 per liter.
Tekanan Distribusi: Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut beralasan antrean dipicu oleh peralihan konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke subsidi serta lonjakan mobilitas. Walau Pertamina mengklaim telah menambah pasokan hingga 20 persen dan BPH Migas turun tangan memantau Depo Siak dan Dumai, antrean mengular tetap jadi pemandangan sehari-hari.
Pengawasan Polisi: Penurunan personel Ditreskrimsus Polda Riau ke SPBU-SPBU untuk mencegah penimbunan dan pembelian berlebih membuktikan bahwa situasi di lapangan sesungguhnya sudah masuk tahap darurat kenyamanan publik.
Menjemput Marwah, Mencari Solusi
Mengapa para pembuat kebijakan—baik eksekutif maupun legislatif—terkesan tenang-tenang saja? Mungkinkah karena mereka tak pernah merasakan dinginnya subuh atau teriknya siang mengantre BBM di atas sepeda motor atau truk tua?
Sebagai sesama anak negeri di Bumi Lancang Kuning, kita tidak boleh berdiam diri. Riau menyumbang devisa dan hasil bumi yang luar biasa bagi republik ini. Sungguh tidak adil dan tidak bermartabat jika warganya harus mengemis waktu dan marwah hanya untuk mengisi tangki kendaraan.
Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/Wali Kota), DPRD Riau, serta pimpinan Pertamina harus duduk bersama secara transparan:
Audit Kuota dan Distribusi: Buka data kuota riil Riau secara rinci ke publik. Jangan ada alokasi yang 'terbang' ke sektor-sektor tak berhak.
Penertiban Pelayanan SPBU: Benahi tata kelola antrean di SPBU agar tidak memakan badan jalan dan mengganggu ruang publik.
Ketegasan Regulasi: Jika pasokan diklaim aman, pastikan alur distribusi dari Kilang Dumai dan Depo Siak berjalan tanpa hambatan birokrasi maupun spekulasi.
Jangan sampai slogan Pertamina berubah makna di hati masyarakat Riau menjadi "PertaMina-BetaDiHina". Mari kita bersuara, bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi untuk mengembalikan hak dan kehinaan yang selama ini tersita di bahu jalan SPBU.***
(Mardianto Manan. Penulis; Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIR, Dosen Luar Biasa Pasca Sarjana Urban Studies UNRI)
