Plt Bupati Rohil Terima Sertifikasi Eliminasi Malaria dari Menkes RI

KEMAJUAN demi kemajuan terus dicapai Kabupaten Rohil (Rokan Hilir) sebagai sebuah daerah hasil pemekaran di lingkungan administrasi Pemerintahan Provinsi Riau. Termasuk keberhasilan pembangunan kesehatan –sebuah sektor pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan orang banyak. Bertepatan dengan acara peringatan bulan eliminasi malaria tahun 2018 yang digelar Shohibul Barokah Desa Mandalasari Kecamatan Kaduh Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Mentri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, SP.M(K) menyerahkan sertifikat eliminasi Malaria kepada 21 Kabupaten/Kota se-Indonesia atas keberhasilan pengendalian penyakit malaria diwilayahnya. Diantara ke 21 Kabupaten itu, Rokan Hilir adalah salah satu Kabupaten yang berhasil dalam penanganan masalah malaria dan berhak menerima sertifikat Eliminasi Malaria yang langsung diserahkan oleh Mentri kabinet reformasi pembangunan tersebut. Sertifikat Malaria itu diterima oleh Plt Bupati Rokan Hilir, Drs Jamiluddin. Ajang pemberian sertifikat Eliminasi Malaria di Pandeglang, berlangsung selama 7 hari yang dimulai pada tanggal 24 sampai dengan 30 April 2018 dan peringatannya jatuh pada tanggal 25 April 2018. Dalam peringatan itu, Nila Moeloek didampingi Gubernur Banten, Wahidin Halim Bupati Pandeglan Irna Narulita bersama jajaran Kementerian dan Jajaran Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang. Sebagai daerah yang mendapat sertifikat Eliminasi Malaria, Plt Bupati Rohil, Drs Jamiluddin menyampaikan, merupakan suatu kehormatan bagi pemerintah daerah yang telah di beri penilaian terbaik kepada Rokan Hilir dalam hal penanganan masalah malaria dikarenakan Eliminasi malaria adalah upaya untuk membebaskan masyarakat dari malaria. "Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dan peran aktif seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan Indonesia bebas malaria, kami telah bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat untuk mencegah menular penyakit Malaria," kata Jamiluddin yang didampingi Kadis Kesehatan, Dahniar pada hari Minggu (29/4/2018) di Pandeglang. Dikatakan Jamiluddin, pembebasan Malaria di Rokan Hilir sejalan dengan program pemerintah yang menargetkan Indonesia bebas Malaria sampai tahun 2030. Sedangkan untuk Riau, pemerintah menargetkan bebas Malaria tahun 2010. Selain penyerahan sertifikat eliminasi Malaria, pihak kementrian juga menyerahkan penghargaan sertifikat Muri kepada Menteri Kesehatan dan Gubernur NTT, Papua dan Papua Barat. Sejalan dengan itu, Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengklaim 10 kabupaten/kota di wilayah setempat kini sudah mengeliminasi atau terbebas dari penyakit Malaria. "Alhamdulillah 10 kabupaten/kota kita telah berhasil mencapai eliminasi Malaria. Kita berharap dua lagi dalam proses," kata Kadis Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir usai menerima Tongkat Estafet Malaria dari Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono, atas keberhasilan Riau mencapai eliminasi Malaria di Pekanbaru, Senin. Mimi Yuliani Nazir menjelaskan dua kabupaten yang kini masih belum eliminasi Malaria yakni Indragiri Hulu dan Pelalawan. Untuk itu pihaknya menargetkan seluruh wilayah Riau bebas penyakit yang disebarkan oleh nyamuk tersebut. "Kami menargetkan dua kabupaten lagi yaitu Indragiri Hulu dan Pelalawan secepatnya menuju eliminasi karena secara nasional 2030 Indonesia eliminasi Malaria," tegas Mimi. Namun demikian sambung Mimi Riau boleh berbangga karena tahun 2018 ini Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali menorehkan prestasi secara Nasional dimana tiga kabupaten menerima sertifikat eliminasi Malaria dari Menteri Kesehatan Nila Muluk Minggu (28/4) di Jakarta. "Tentunya kami mengucapkan selamat dan terimakasih kepada teman-teman kabupaten/kota atas keberhasilan ini dan upaya dan kerja keras kita semua membebaskan Riau dari penyakit Malaria, " ujarnya. Menurut Mimi pada kesempatan ini Menteri Kesehatan Nila Muluk juga menyerahkan sertifikat eliminasi Malaria untuk tiga bupati di tiga kabupaten di Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hilir dan Kampar yang diterima oleh masing-masing Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tersebut. "Dengan demikian ditambah tujuh kabupaten yang sudah mencapai eliminasi Malaria pada tahun sebelumnya yaitu, Pekanbaru, Dumai, Rohul, Kuansing, Siak, Meranti, Bengkalis berarti totalnya ada 10 hingga kini, " tutur Mimi. Menurut Kadiskes sertifikat ini diterima oleh kabupaten/kota setelah dilakukan assesment atau penilaian oleh tim yg terdiri dari Kementerian Kesehatan , WHO (World Health Organization) dan beberapa orang konsultan kesehatan ke lokasi di kabupaten tersebut. "Dengan ketentuan tidak terdapat kasus malaria penularan setempat selama tiga tahun terakhir dan indikator lainnya Annual Parasite Incidence (API) < 1 , maksudnya adalah jumlah penderita malaria dengan konfirmasi laboratorium positif pada populasi wilayah tertentu / 1.000 penduduk kurang dari satu orang," terang dia. Ditambahkan dia penghargaan ini diserahkan pada acara Peringatan Pekan Imunisasi Nasional dan Hari Malaria Sedunia di Pandeglang, Banten yang dihadiri juga oleh Menteri Kesehatan RI dan sejumlah Pejabat Eselon dilingkungan Kementerian Kesehatan RI dan peserta yang berasal dari 34 provinsi. Dengan demikian, tercatat dua kabupaten lagi di Provinsi Riau yang belum eliminasi Malaria, yakni Kabupaten Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu. Sedangkan 10 Kabupaten/Kota lainnya sudah eliminasi malaria. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir setelah menerima sertifikat tongkat estafet malaria dari Dirjen P2P Kemkes. "Di Riau Alhamdulillah menerima sertifikat eliminasi malaria untuk 3 kabupaten yaitu Inhil, Rohil, Kampar dan Alhamdulillah 10 kab kota sudah eliminasi malaria," ujar Mimi Yuliani Nazir. Sertifikat ini diterima setelah dilakukan assesment atau penilaian oleh tim yang terdiri dari Kemkes , WHO dan beberapa orang konsultan kesehatan ke lokasi di Kabupaten tersebut. "Dengan ketentuan tidak terdapat kasus malaria penularan setempat selama 3 tahun terakhir dan indikator lainnya Annual Parasite Incidence (API) <1, maksudnya jumlah penderita malaria dengan konfirmasi laboratorium positif pada populasi wilayah tertentu/1000 penduduk," jelas Mimi. Plt Bupati Rohil Jamiludin memang memberi perhatian khusus terhadap pembangunan sektor kesehatan di daerah itu. Ketika secara resmi membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Ikatan Dokter Indonesia ( IDI) Cabang Rokan Hilir, Plt Bupati Rohil berharap IDI Rokan Hilir kedepannya lebih eksis dan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program kesehatan secra profesional dan beritegritas. Bertempat di Hotel armarosa Batu enam Bagansiapiapi, Ikatan Dokter Indonesia ( IDI) Cabang Rokan Hilir,menggelar Musyawarah Cabang Muscab Tahun 2018. Muscab ini dibuka secara resmi Plt Bupati Rokan Hilir Jamiludin, dihadiri ketua IDI wilayah Provinsi, DPRD, Ketua MUI, KAHMI, Serta seratus Dokter yang tergabung Di Rokan Hilir. Kegiatan ini berlangsung selama satu hari dengan tema "Dengan MUSCAB IDI, KIita Tingkatkan Peran Peserta anggota IDI Cabang Rokan Hilir yang Profesional & Berintegritas". Plt Bupati Rokan Hilir Drs Jamiludin Berharap, Siapa pun yang terpilih sebagai ketua IDI yang baru nantinya dapat bersinergi kepada pemerintah daerah dalam menjalankan program kesehatan, serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Rokan Hilir pada umumnya. Sementara itu ketua IDI cabang Rokan Hilir Dr Suratmin menjelaskan, Muscab yang di laksankan bertujuan untuk mengambil keputusan tertinggi, dengan harapan agar Rekan dokter kedepannya dapat berkerja secara profesional dan ber integritas. Suratmin menilai selama ini sering terajdinya masalah di karenakan kurangnya komunikasi para dokter terutama dalam melaksankan perkerja, untuk itu dirinya meminta kepada para rekan sejawat dokter untuk bekerja secara fropesional. Suratmin juga mengaskan kepada para dokter untuk dapat mengutaman rasa kenyamanan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan. Di bagian lain, Plt Bupati Rokan Hilir (Rohil), Drs H Jamiluddin, mengaku dirinya siap dikritik masyarakat. Asalkan kritikan itu sifatnya membangun demi kemajuan daerah. "Sebagai kepala daerah saya siap dikritik, karena itu lah ciri-ciri kepala daerah yang maju," ujar Jamiluddin, usai melantik Pengurus Himpunan Mahasiswa Pelajar Bagansiapiapi (Himappi) periode 2018-2020, di Gedung Serbaguna Bagansiapiapi, beberapa waktu lalu. Menurutnya, setiap kritik yang disampaikan menjadi masukan bagi dirinya dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil dalam membangun daerah menjadi lebih baik lagi. "Terkadang dalam kritikan itu ada nilai positifnya dan kita berkaca, oh ini iya rupanya. Jadi, kontribusi pada adik-adik mahasiswa sangat perlu, bukan berarti kita tidak terima kritikan tersebut. Selagi kritikan menyentuh kepentingan masyarakat apa salahnya, mereka kan bagian dari masyarakat Rohil juga, hanya mereka menumpang belajar saja. Jadi pola pemikiran mereka juga perlu kita pertimbangkan," lanjut Plt Bupati Rohil ini. Jamiluddin mengharapkan, dengan telah dilantiknya pengurus Himappi yang baru ini diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik bersama Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Rohil (Hipemarohi). "Saya berharap, adik-adik mahasiswa belajar lah dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan masa mendatang kita bisa saling bersinergi," tuturnya. Sementara Mantan Ketua Umum Himappi, Saipul Tarmizi, menyampaikan pesan kepada pengurus Himappi yang baru, agar membuat program kerja yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Dia juga mengingatkan, para mahasiswa bila terjadi sesuatu permasalahan agar tidak langsung melakukan aksi demo dan harus berkoordinasi terlebih dahulu. Sedangkan Ketua Umum Himappi, Ilham Kurniawan, usai dilantik mengatakan, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam segala kegiatan nantinya. "Kalau program kerja ke depan yang penting kita akan melibatkan masyarakat. Namun membuat program kerja tersebut tentunya perlu dukungan dari pemerintah daerah setempat," ucap Ilham. (adv/hms/grc/ant/loc/src/e2)