JAKARTA, AmiraRiau.com - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut Presiden menegaskan untuk mempercepat dan optimalkan penanganan dengan mengerahkan seluruh sumber daya.
Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Gubernur Sumatra Selatan dan Gubernur Kalimantan Tengah serta Pangdam & Kapolda kedua provinsi tersebut.
Dalam rapat tersebut, dilaporkan sejumlah perkembangan dan langkah penanganan karhutla:
1. Berdasarkan laporan Kepala BNPB, di 6 provinsi paling terdampak karhutla masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman. Saat ini fokus utama tertuju pada 2 provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.
2. Operasi darat didukung lebih dari 60.177 personel gabungan, dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Operasi udara melalui water bombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan untuk mempercepat pemadaman.
3. Kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan, seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran.
Menurut Menko Polkam Dudung Abdulrachman, tim gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, BMKG, dan para relawan terus bekerja keras memadamkan titik api di lapangan. Setiap harinya, petugas gabungan secara maksimal mampu menjangkau hingga 692 hektare area terjangkit.
"Ini terus diupayakan termasuk upaya-upaya operasi mitigasi, termasuk cuaca juga dikendalikan oleh BMKG dan mudah-mudahan ini akan cepat teratasi," kata Dudung.
Rapat terbatas yang berlangsung selama dua jam tersebut dihadiri jajaran menteri kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, hingga jajaran Kepala Staf Angkatan, Pangdam, Kapolda, serta Gubernur dari kawasan terdampak karhutla.***
