Rapat Bersama Mendagri, Pj Sekda Siak Bahas Penyelenggaraan Sekolah Rakyat 

SIAK, AmiraRiau.com– Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Siak, Fauzi Asni, didampingi Kepala Dinas Sosial Wan Idris, mengikuti rapat pengendalian inflasi nasional tahun 2025 yang dirangkaikan dengan sosialisasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Rapat berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dari Ruang Pucuk Rebung, Kantor Bupati Siak, Senin (21/4/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah seluruh Indonesia. Dalam arahannya, Tito menyampaikan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo untuk mewujudkan keadilan sosial, terutama dalam bidang pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Baca Juga  >

• Rakor bersama Gubernur Riau, Wabup Husni Sampaikan Sejumlah Usulan Pembangunan

"Targetnya adalah agar Sekolah Rakyat memberikan kesempatan pendidikan yang inklusif, menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga kurang mampu, baik yang miskin biasa maupun miskin ekstrem," ujar Tito. Pendidikan adalah jalur utama dalam meningkatkan taraf hidup. Program ini diharapkan mampu membawa anak-anak dari kelompok termiskin untuk bisa menamatkan SMA/sederajat dan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga mampu mengubah masa depan mereka dan keluarganya. Baca Juga  >

• Pemkab Siak Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla, Wabup Husni Minta Sosialisasi Menyeluruh

Program Sekolah Rakyat akan berbentuk sekolah berasrama dengan kurikulum formal dan pendidikan karakter. Sasarannya adalah siswa dari kelompok desil 1 dan 2 (20 persen penduduk termiskin). Proses penerimaan dilakukan melalui tes kesehatan dan verifikasi administrasi. Orang tua siswa juga diwajibkan menandatangani komitmen pendampingan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, hingga April 2025 telah masuk 356 titik usulan lokasi pembangunan dari daerah. Pada tahap awal tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 200 titik Sekolah Rakyat, diprioritaskan berdasarkan kesiapan lahan dan tingkat kemiskinan daerah. Dari jumlah itu, 53 titik sudah disurvei dan dalam proses perencanaan, dan akan mulai pembelajaran tahun 2025/2026 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan daya tampung ditargetkan minimal 1.000 siswa. Setiap sekolah akan dibangun di atas lahan minimal 6–7 hektare,  dilengkapi fasilitas seperti gedung belajar, asrama siswa, lapangan olahraga, dan perumahan guru. Lokasi sekolah tersebar di Sumatera 10 titik, Kalimantan 3 titik, Sulawesi 8 titik, Papua 1 titik, Maluku 2 titik, Bali Nusra 3 titik, termasuk 26 titik di Pulau Jawa. Mendagri Tito mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini sesuai Inpres No. 8 Tahun 2025. Peran tersebut mencakup penyediaan lahan yang clear and clean, rekrutmen guru, serta koordinasi antar instansi terkait di daerah. Ia juga mengingatkan agar daerah tidak mengajukan usulan lokasi tanpa kesiapan riil di lapangan. Baca Juga  >

• Momen Penuh Kehangatan di Apel Perdana Pasca Idulfitri 1446 H, Alfedri Ajak Saling Memaafkan

Tito juga menyoroti pentingnya penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional agar bantuan sosial dan bantuan program pendidikan seperti Sekolah Rakyat benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, data yang akurat akan memastikan bantuan dari pusat maupun daerah menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya kelompok miskin ekstrem. “Kita termasuk negara dengan populasi besar. Maka data tunggal itu penting, khususnya terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kita ingin program ini mengurangi kemiskinan secara signifikan dan tepat sasaran,” tegas Tito. Untuk mendorong kinerja daerah, Tito mengusulkan adanya kompetisi penurunan angka kemiskinan ekstrem antar provinsi dan kabupaten/kota. “Setiap enam bulan, bisa diberikan penghargaan kepada daerah terbaik dalam menurunkan kemiskinan ekstrem. Ini menjadi pemicu semangat bagi yang lain,” sebutnya. Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Siak Fauzi Asni menyambut baik program tersebut, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat miskin di daerah. "Tentu kita sangat mendukung program yang baik ini, dengan Sekolah Rakyat (SR) ini masyarakat kurang mampu bisa memperoleh akses pendidikan yang layak dan gratis,” ujarnya.***