BENGKALIS, AmiraRiau.com — Mewakili Bupati Bengkalis Kasmarni, Wakil Bupati H. Bagus Santoso secara resmi membuka Pelatihan Petugas Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Agenda makro-statistik yang menjadi bagian dari tahapan krusial agenda strategis nasional tersebut dilangsungkan secara khidmat di Aula Pantai Marina Hotel Bengkalis, Selasa (2/6/2026).
Pelatihan di wilayah ibu kota kabupaten ini diikuti oleh 71 peserta gelombang pertama. Secara akumulatif, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis akan menggembleng total 513 petugas lapangan, di mana pusat pelatihan lanjutan bakal didistribusikan secara masif di beberapa klaster wilayah, yakni Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, dan Bukit Batu.
Saat membacakan sambutan tertulis Bupati Kasmarni, Wabup Bagus Santoso menyampaikan apresiasi tinggi kepada BPS Kabupaten Bengkalis atas dedikasi dan kesiapannya mematangkan kompetensi para petugas sebelum diterjunkan ke objek sensus. Langkah penataran ini dinilai vital agar eksekusi pendataan berjalan rigid sesuai regulasi metodologi statistik.
"Sensus Ekonomi adalah agenda strategis nasional berskala makro yang dilaksanakan sepuluh tahun sekali. Kegiatan ini memiliki urgensi tinggi karena menjadi instrumen utama negara dalam menyediakan basis data fundamental mengenai potret, struktur, dan pemetaan riil perkembangan perekonomian, termasuk di Kabupaten Bengkalis," ujar Bagus Santoso.
Eks anggota legislatif Riau ini menegaskan bahwa draf data yang dihasilkan dari SE2026 bukan sekadar deretan angka mati di atas kertas. Output sensus ini merupakan kompas utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, menyusun skema pemberdayaan ekonomi masyarakat, membuka kran investasi, hingga mendongkrak daya saing daerah.
Lebih lanjut, Bagus Santoso memaparkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi dekade ini memiliki nilai strategis yang jauh lebih kompleks. Pasalnya, sistem pendataan di lapangan dikonversikan dan diintegrasikan langsung dengan program Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Integrasi ini adalah langkah progresif untuk mewujudkan program 'Satu Data Indonesia' yang lebih akurat, mutakhir, dan terpadu. Validitas data yang dihasilkan dipastikan akan membantu eksekutif menyusun kebijakan fiskal yang tepat sasaran, mengukur efektivitas pembangunan infrastruktur, memperkuat jaring perlindungan sosial, serta memastikan program stimulus ekonomi tepat menyentuh kebutuhan riil masyarakat," terangnya.
Mengingat bobot tugas yang berat, Wabup mengingatkan bahwa para petugas sensus merupakan ujung tombak (frontliner) penentu akurasi data nasional. Oleh karena itu, integritas, kedisiplinan, dan aspek humanis wajib dikedepankan saat berhadapan dengan pelaku usaha.
Sinergi pendataan ini diakui sangat selaras dengan visi besar pembangunan daerah Pemkab Bengkalis, yakni BERMASA (Bermarwah, Maju, Sejahtera, dan Unggul di Indonesia) yang memerlukan sokongan indikator makro ekonomi yang presisi dan terukur.
Di akhir acara, Pemkab Bengkalis bersama BPS mengimbau dengan sangat kepada seluruh elemen masyarakat, korporasi, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan untuk menyukseskan agenda SE2026 ini dengan cara memberikan data yang jujur, benar, dan apa adanya saat didatangi petugas.
Turut hadir menyaksikan penandatanganan jajaran Forkopimda tersebut antara lain Kepala BPS Bengkalis Sudiro, Wakapolres Bengkalis Kompol Noak Pembina Aritonang, Kepala Disperindag Zulpan, Sekretaris Diskominfotik H. Adisutrisno, serta Sekretaris Dinas PMD Ade Suwirman.(Inf)***
Penulis: IND
