BANGKINANG. AmiraRiau.com - Polemik antara Sekda Kampar H Hambali dan Bupati H Ahmad Yuzar memasuki babak baru. Kembali masuk kantor pada Jumat (31/10/2025) pasca mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Sekda dan Bappeda se-Indonesia di IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Hambali langsung memimpin apel pagi dan membuat pernyataan tegas.
Di tengah pembicaraan publik mengenai kekecewaannya terhadap Bupati, Hambali justru mengajak seluruh pegawai, baik PNS maupun PPPK, untuk turut mendukung kepemimpinan dan mensukseskan program Bupati dan Wakil Bupati Kampar H Ahmad Yuzar-Hj Misharti. Ia juga berpesan agar pegawai mengambil contoh yang baik dari apa yang telah terjadi.
Namun, kepada sejumlah wartawan di kantornya, mantan Penjabat Bupati Kampar ini menegaskan sikapnya terkait isu jabatan.
Sikap Tegas Sekda Hambali: 'Kalau Sekarang Diminta Mundur, Saya Tak Akan Kendur Selangkahpun'
Hambali menyatakan dengan tegas bahwa jika Bupati Ahmad Yuzar memintanya mundur atau memberhentikannya sebagai Sekda sebelum Tanggal 10 November 2025, maka ia tidak akan menyerah.
“Kalau sekarang diminta mundur, saya tak akan kendur selangkahpun,” tegas Hambali.
Ketika ditanya alasannya, ia merujuk pada aturan evaluasi pejabat. Menurutnya, evaluasi baru bisa dilakukan setelah ia menjabat Sekda selama dua tahun. Setelah Tanggal 10 November nanti, ia siap dievaluasi dan menerima apapun hasilnya.
“Kalau dibawah dua tahun bupati melakukan evaluasi, itu harus ada catatannya. Apakah saya ada melakukan pelanggaran asusila, melakukan korupsi, pokoknya ada beberapa pelanggaran itu. Ini kan tidak ada yang saya langgar,” jelas Sekda Kampar tersebut.
Pernyataan ini muncul setelah Hambali sebelumnya menolak ikut kegiatan evaluasi kinerja dan uji kompetensi pejabat tinggi pratama Pemkab Kampar yang diselenggarakan pada 17-19 Oktober 2025, dengan alasan jangka waktu evaluasi belum terpenuhi dan undangan terkesan mendadak.
Menyadari konsekuensi dari konflik yang terjadi, Hambali menyampaikan bahwa apel yang ia pimpin hari itu, Jumat (31/10/2025), kemungkinan besar adalah apel terakhirnya, jika ia benar-benar diberhentikan setelah evaluasi nanti.
Kepada para pegawai yang hadir, ia mengingatkan agar tetap menjaga kekompakan dan bekerja dengan ikhlas.
“Jangan bekerja karena ada sesuatu yang dijanjikan pimpinan karena ketika tidak dipenuhi, pegawai akan kecewa. Kalau ikhlas, karena ridha Allah kalian tidak akan kecewa,” ulas Hambali.
Hingga Jumat siang saat diwawancara, Hambali mengaku belum bisa berkomunikasi dengan Bupati Ahmad Yuzar. “Saya rencana mau ngasih oleh-oleh pin dari kegiatan di Kemendagri kemarin, tapi telpon saya belum diangkat sama pak Bupati dan Wabup juga,” katanya sambil memperlihatkan pin berlambang burung garuda.
Berkaitan dengan Rakor yang ia ikuti di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Hambali menyampaikan beberapa pesan penting dari pemerintah pusat.
Pertama, pemerintah daerah diminta serius mendukung dan mewujudkan Program Strategis Nasional (PSN), termasuk penanganan masalah sampah. “Contohnya sampah di perbatasan, antara kita dengan Pekanbaru hendaknya ada kolaborasi pengelolaan sampah,” ujarnya.
Kedua, ia menyoroti masalah tunda bayar terhadap pihak ketiga dari pekerjaan tahun sebelumnya (2024). Menurut Hambali, pembayaran tunda bayar ini menjadi amanat utama pemerintah pusat dalam menyerukan efisiensi.
“Efisiensi itu tujuan utamanya itu adalah menuntaskan tunda bayar. Dengan adanya hasil dari efisiensi, tunda bayar itu wajib dibayar dulu,” tegas Hambali.***
Penulis: Ali Akbar
