PEKANBARU, AmiraRiau.com - WALHI Riau bersama Perkumpulan Elang merespons keputusan Kementerian Kehutanan RI yang mencabut izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Pencabutan izin tersebut didasarkan pada temuan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.
WALHI Riau menilai dasar keputusan pemerintah tersebut menguatkan temuan lapangan mereka selama ini, termasuk karhutla tahun 2026 di areal kerja PT RAPP estate Sungai Mandau, Kabupaten Bengkalis, maupun indikasi kebakaran berulang pada tahun 2015, 2016, 2017, 2020, dan 2026.
Selain itu, WALHI Riau menyoroti dugaan tidak dilakukannya pemulihan pascakebakaran di estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, karena lokasi prioritas restorasi justru ditanami eukaliptus sebagai tanaman produksi.
Direktur Eksekutif WALHI Riau, Eko Yunanda, menekankan bahwa langkah pencabutan izin harus dijalankan dalam dua semangat utama, yakni pemulihan lingkungan hidup serta pemulihan hak rakyat atas ruang hidup secara partisipatif dan adil.
"Pemerintah harus memastikan pemulihan pasca pencabutan, baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh dengan melibatkan korban secara langsung secara partisipatif dan adil," tegas Eko.
Ketua Dewan Daerah WALHI Riau, Jasmi, mengingatkan pemerintah serta mengajak publik mengawal agar bekas areal izin PT RAPP tidak dialihkan kepada korporasi lain maupun perusahaan negara seperti Agrinas dan Perhutani sebagaimana pengalihan pada pencabutan 28 izin Januari lalu.
Ia menilai pengalihan konsesi ke entitas bisnis baru justru berisiko mencederai tujuan pemulihan lingkungan serta mengulang perampasan ruang hidup masyarakat.
Senada dengan itu, Direktur Perkumpulan Elang, Besta Junandi, menegaskan bahwa pencabutan izin harus diikuti pemulihan hak masyarakat, salah satunya warga Desa Dayun, Kabupaten Siak, yang selama ini berkonflik atas ribuan hektare lahan perkebunan di sekitar estate Dayun.
Besta mendorong pemerintah mempercepat pengakuan serta perlindungan ruang hidup rakyat melalui skema Perhutanan Sosial (PS) atau Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) guna mengatasi ketimpangan penguasaan ruang di Provinsi Riau.
Di akhir pernyataannya, WALHI Riau juga mendesak pemerintah melanjutkan penegakan hukum dan evaluasi hingga pencabutan izin terhadap korporasi lain yang tercatat mengalami karhutla pada tahun 2026—sedikitnya 38 izin korporasi—agar kawasan hutan yang bermasalah dipulihkan serta dikembalikan hak kelolanya kepada rakyat.***
Penulis: TPN/Rls
Editor: Isman