SUMBAR, AmiraRiau.com - BMKG Kelas II Minangkabau imbau masyarakat Sumatera Barat untuk meningkatkan kewaspadaan cuaca ekstrem yang berpotensi banjir bandang dan longsor susulan menjelang malam pergantian tahun, pada Rabu (31/12/2025).
Kepala BMKG Kelas II Minangkabau, Desrindra Deddy Kurnia, mengatakan sejumlah daerah berstatus siaga cuaca, di antaranya Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padangpariaman, serta beberapa wilayah rawan bencana lainnya.
“Sebagian besar wilayah Sumatera Barat berpotensi diguyur hujan, terutama pada 31 Desember. Karena itu masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan,” ujar Desrindra, Senin (29/12/2025).
Bupati Agam Benni Warlis menyuarakan kekhawatiran mendalam atas potensi bencana susulan di wilayahnya, terutama akibat curah hujan tinggi di Sumatera Barat. Ia secara khusus meminta bantuan pemerintah pusat untuk memfasilitasi pemetaan geologi guna mengantisipasi risiko lebih besar.
Dalam konferensi pers virtual yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin, 29 Desember 2025, Benni Warlis menyebut kondisi Kabupaten Agam sudah dalam situasi rumit dan berisiko tinggi. Ia menyoroti prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai curah hujan lebat yang diperkirakan terjadi mulai 31 Desember hingga Januari, dengan hujan sedang hingga sepekan ke depan.
Kondisi tersebut, menurut Benni, sudah dirasakan langsung dalam dua hari terakhir dan memicu banjir serta longsor susulan di sejumlah titik. “Ini luar biasa terjadi di Kabupaten Agam, khususnya di sekitar Danau Maninjau dan Malalak. Longsoran dan banjir juga terjadi,” kata Benni.
Benni mengungkapkan, di sejumlah wilayah hulu ditemukan retakan-retakan tanah yang meningkatkan ancaman longsor. Namun, Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan kewenangan untuk memastikan status kerawanan kawasan tersebut.
Oleh karena itu, Benni secara langsung meminta bantuan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus yang turut hadir dalam konferensi pers.
“Untuk itu pada kesempatan ini, kami mohon kepada Bapak Kepala BNPB, Bapak Wamendagri, kita dibantu untuk melihat legalitasnya dari Badan Geologi Nasional,” ucapnya.
Legalitas peta kerawanan sangat dibutuhkan, terutama untuk rencana pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. “Bisa saja hari ini rumahnya tidak hancur, tapi mereka dalam keadaan terancam yang kita sendiri tidak punya legalitasnya. Itu yang pertama kami mohonkan,” ujarnya.
Selain itu, Benni juga menyoroti kondisi di lereng Gunung Marapi. Ia mengaku justru khawatir karena aliran sungai di kawasan tersebut terlihat normal meski curah hujan sangat tinggi. “Kami khawatir di atas sudah terjadi bendungan yang luar biasa, kemudian satu saat dia akan lepas dan menimbulkan bencana yang lebih besar,” katanya.
Upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah, menurut Benni, masih sangat terbatas. Bersama kecamatan (wali nagari), warga bergotong royong membersihkan saluran air agar aliran tetap lancar. Namun, pembangunan sabo dam (bangunan pengendali sedimen/lahar vulkanik) yang direncanakan baru akan terealisasi pada 2026.
Benni juga menyoroti dampak longsor terhadap sungai-sungai yang kewenangannya berada di bawah Balai Wilayah Sungai (BWS). Ia mengatakan, sedimen akibat longsor berpotensi menimbulkan kerusakan lanjutan. “Sedimen-sedimen susulan ini akan memporak-porandakan lagi sawah-sawah dan perkampungan,” ucapnya.***
