PATI, AmiraRiau.com - DPRD Kabupaten Pati akhirnya mengambil langkah tegas menanggapi gelombang protes yang menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo.
Dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (13/8/2025), seluruh fraksi sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut kemungkinan pemakzulan Bupati yang kontroversial ini.
Keputusan pembentukan pansus muncul setelah sejumlah fraksi menyampaikan alasan kuat terkait langkah-langkah Sudewo yang dianggap merugikan masyarakat.
Ketua Fraksi PKS, Narso, menyebut polemik pengisian direktur Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran 2025 sebagai salah satu alasan pengajuan pemakzulan.
Hal ini dianggap menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian di lingkungan pemerintahan daerah.
Sementara itu, anggota DPRD dari Partai Demokrat, Joni Kurnianto, menegaskan bahwa Bupati Sudewo dinilai telah melanggar janji sumpahnya sebagai pejabat publik dan memicu keresahan warga.
Dari Fraksi Gerindra, Yeti menekankan perlunya hak angket untuk memastikan transparansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan menciptakan kondusivitas di Pati Bumi Mina Tani.
Fraksi PKB yang diwakili Mahdun menambahkan, keputusan kontroversial terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sempat menimbulkan keresahan meski akhirnya dibatalkan, menunjukkan kurangnya keberpihakan Bupati terhadap masyarakat.
Informasi yang dihimpun sejak pukul 13.00 WIB, perwakilan massa berhasil menduduki gedung DPRD, menunjukkan tekanan publik yang nyata terhadap pemerintah daerah.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, menegaskan bahwa pembentukan pansus bertujuan mengusut seluruh kebijakan Bupati Sudewo yang menimbulkan polemik.
Pansus ini diharapkan dapat menilai secara menyeluruh kebijakan kontroversial dan memastikan kepentingan warga tetap dijaga.
Langkah DPRD Pati ini menjadi sorotan publik karena menandai babak baru konflik politik di kabupaten tersebut, terutama setelah Bupati Sudewo baru menjabat kurang dari sebulan dan sudah menghadapi gelombang penolakan besar dari warga.
Proses pansus dan kemungkinan pemakzulan diperkirakan akan menjadi perhatian nasional, mengingat besarnya dampak kebijakan yang memicu protes publik ini.
Dengan langkah tegas DPRD dan tekanan massa yang terus berlangsung, nasib Bupati Sudewo kini berada di titik kritis.
Semua mata kini tertuju pada jalannya pansus, yang diharapkan bisa memberikan keputusan yang adil bagi seluruh warga Kabupaten Pati.***