JAKARTA, AmiraRiau.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tegas melarang seluruh kepala daerah dan pejabat agar lebih berhati-hati dalam menggelar acara seremonial dan tidak memamerkan kemewahaan di tengah situasi sosial yang sedang sensitif.
Ia menekankan bahwa kegiatan yang berlebihan dengan pesta atau hiburan musik bisa memicu reaksi negatif dari masyarakat.
Apalagi jika pesta atau acara Pemda tersorot di media sosial TikTok. Hal ini menurutnya akan menimbulkan situasi sensitif masyarakat semakin panas.
"Kemudian kami juga sudah menyampaikan bahwa, belum-belum ini. Berikutnya lah, menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan. Apalagi dengan musik-musik seperti pesta," kata Tito dalam rapat inflasi daerah di Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Menurut Tito, perayaan ulang tahun daerah maupun kegiatan kedinasan sebaiknya dilakukan secara sederhana, seperti tumpengan atau memberikan santunan kepada anak yatim. Hal ini dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat daripada mengadakan pesta meriah.
“Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Jadi baik hut, hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu,” kata Tito
Tito Karnavian juga menegaskan agar pejabat daerah untuk tidak menunjukkan kemewahan di sosial media. Imbauan ini juga berlaku bagi pejabat daerah dan keluarganya untuk tidak menunjukkan gaya hidup mewah atau flexing.
"Kemudian juga termasuk flexing. Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing, terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, hati-hati kendaraan," ungkapnya.
Menurutnya, dengan kesederhanaan, pejabat diharapkan dapat menunjukkan empati pada kondisi masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika sosial politik yang berkembang.
Selain soal gaya hidup, Tito juga meminta agar semua pejabat menunda perjalanan ke luar negeri hingga situasi lebih kondusif. Ia menyebutkan, di lingkungan Kemendagri sendiri, permohonan izin ke luar negeri sementara ditahan.***