Defisit Anggaran, LSM Penjara Desak APH Menelisik APBD Kampar 2024

KAMPAR, AmiraRiau.com- Ketua LSM Penjara Kampar, Udo Muslim, menilai situasi Kampar saat ini cukup memprihatinkan, terutama karena defisit anggaran yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Menurutnya, meskipun tunda bayar hanya dialami oleh para kontraktor dan para tukang, namun secara efek domino telah sampai ke pasar-pasar tradisional. Kata Muslim pasar menjadi sepi pengunjung, menyebabkan pedagang kesulitan memperoleh pendapatan karena uang ratusan miliar tidak jadi beredar di Kampar. "Krisis ekonomi yang melanda Kampar saat ini membutuhkan perhatian serius dari Bupati dan jajarannya. Mereka harus turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi para pedagang yang semakin sulit," tegasnya kepada wartawan, Minggu (12/1/2025). Udo Muslim bersama masyarakat menghimbau Pj Bupati Kampar agar proaktif untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan defisit anggaran yang meresahkan masyarakat saat ini sehingga berdampak buruk di tengah-tengah masyarakat sampai ke pasar-pasar di seluruh Kabupaten Kampar. Bahkan Muslim mendesak aparat penegak hukum menelisik pengelolaan APBD Kampar tahun 2024 yang diduga banyak terjadi penyimpanan. Ia memprediksi dengan tidak beredarnya uang ratusan miliar ini akan menyebabkan tingginya angka inflasi di Kampar dalam 2 hingga 3 bulan kedepan. Udo Muslim juga menuntut DPRD Kampar agar mendesak Pj Bupati Hambali beserta jajaran hingga melibatkan pengusaha-pengusaha yang menjadi korban tunda bayar. Menurut Muslim, pejabat mesti bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan ini sampai tuntas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebab hal ini perlu dicarikan solusi agar situasi tetap kondusif. Sejauh ini, kata Muslim, Penjabat Bupati Kampar tidak proaktif dalam menyelesaikan persoalan tunda bayar ini. Ia juga meminta Pj Bupati Kampar lebih menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat berekonomi lemah. "Bupati Kampar harus bertanggung jawab atas kondisi ini. Banyak pedagang, terutama pedagang sayur, menangis karena minimnya pembeli. Pemerintah harus segera bertindak," tutupnya. Dorong Transparansi OPD Selain itu, Udo Musli juga mendesak setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kampar menyampaikan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terbuka dalam rapat tahunan di Gedung DPRD Kampar. Hal ini, kata Muslim bertujuan untuk mendorong transparansi serta demi meningkatkan kinerja OPD dalam mewujudkan Kampar yang lebih mandiri secara keuangan. "Pendapatan asli daerah harus disampaikan secara terbuka setiap tahun agar mendorong kreativitas dan transparansi kinerja OPD," ujar Muslim. Ia menekankan pentingnya niat bersih dalam pengelolaan anggaran untuk menghindari penyimpangan yang dapat menghambat pembangunan daerah lantaran terjadinya defisit keuangan seperti yang terjadi saat ini.*** Penulis: Ali Akbar, Editor: Isman