Oleh
Hasrul Sani Siregar, MA
Alumni Hubungan Antarabangsa IKMAS, UKM, Selangor Malaysia
Myanmar (Burma) berduka. Itulah yang dapat dikatakan ketika gempa bumi yang begitu dahsyat mengguncang Myanmar yang berkekuatan magnitudo 7,7 tepatnya di Myanmar bagian tengah yaitu Mandalay ibu kota kedua terbesar setelah Naypyidaw, ibu kota baru Myanmar mengggantikan Rangoon ibu kota lama. Ibu kota Naypyidaw merupakan pusat pemerintahan Myanmar yang terdiri dari majelis persatuan, mahkamah agung, istana kepresidenan, kediaman resmi kabinet Myanmar, dan markas besar kementerian pemerintah dan militer. Guncangan gempa dirasakan juga hingga ke Thailand (Bangkok) dan juga di wilayah utara seperti Chiang Mai, Chiang Rai, Bangladesh, Vietnam, hingga China bagian selatan (Provinsi Yunan). Thailand khususnya ibu kota Bangkok termasuk negara yang terdampak langsung dari gempa bumi di Myanmar tersebut.
Seperti dikutif dari The New York Times, jumlah korban yang tewas diperkirakan lebih dari 10.000 yang masih terperangkap di reruntuhan puing-puing bangunan yang runtuh dan gempa susulan akan kembali terjadi. dan bahwa ada kemungkinan gempa tersebut memakan jumlah korban yang jauh lebih tinggi. Gempa yang cukup kuat tersebut telah menjadikan Myanmar mengumumkan darurat gempa. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres bahwa PBB akan mengalokasikan dana awal sebesar US$5 juta dari dana darurat PBB dalam membantu gempa bumi di Myanmar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga bersimpati yang akan memberikan bantuan kepada Myanmar pasca gempa tersebut.
Myanmar termasuk negara yang cukup tertutup dengan penguasa sekarang ini di tangan rezim militer (junta militer) yang menggulingkan pemerintahan supil. Rezim militer Myanmar melakukan kudeta pada 1 Februari 2021 terhadap pemerintahan sipil yang sah di bawah pemerintahan Daw Aung Saan Suu Kyi. Akibat kudeta militer tersebut dua tokoh politik yaitu Suu Kyi dan presiden Presiden Win Myint menjadi tahanan rumah. Jenderal Min Aung Hlaing telah mengambil kuasa atas pemerintahan sipil yang telah berjalan selama hampir 10 tahun. Dengan kudeta militer tersebut runtuhlah demokrasi di Myanmar yang telah memulai pemerintahan sipil yang secara de facto dipimpin oleh Daw Aung San Suu Kyi. Dewan Keamanan PBB pun sudah menekan militer Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi yang sejak kudeta militer di jadikan sebagai tahanan rumah dan beberapa anggota parlemen dari partai Liga Nasional untuk demokrasi pimpinan Suu Kyi.
Banyak kecaman datang dari berbagai organisasi internasional terutama utusan khusus PBB, yang mengecap dan mendorong agar militer Myanmar mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil. ASEAN sendiri sebagai organisasi di kawasan Asia Tenggara yang juga negara Myanmar sebagai anggota ASESN sudah berupaya untuk melakukan komunikasi dan pendekatan secara konstruktif agar militer berundur dan menyerahkan kepada pemerintahan sipil. Negara-negara anggota ASEAN lainnya sangat prihatin dengan situasi demokrasi di negara tersebut dan telah banyak menimbulkan korban di pihak sipil semenjak militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil.
Ada beberapa upaya yang telah dilakukan ASEAN sebagai organisasi dalam kawasan regional Asia tenggara diantaranya menyerukan penghentian segera kekerasan, dialog di antara pihak-pihak terkait khususnya gerakan pro demokrasi dan gerakan yang ingin memisahkan diri dari Myanmar, mediasi oleh utusan khusus ASEAN, pemberian bantuan kemanusiaan dan kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus ASEAN untuk bertemu semua pihak terkait. Adanya konsensus tersebut merupakan upaya dalam penyelesaian konflik di Myanmar.
Gempa bumi dahsyat yang melanda Myanmar yang terjadi pada hari Jumat lalu menjadi hantaman baru bagi negara yang telah terkoyak oleh perang saudara. Junta Militer Myanmar tidak hanya berhadapan dengan etnis-etnis yang ingin merdeka, juga Junta Militer berhadapan dengan kelompok sipil para para demontran yang menentang kudeta militer yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar. Kelompok dan para pejuang minoritas seperti etnis Karen, Mon dan Shan yang sejak tahun 2010 melakukan perlawanan terhadap militer Myanmar diperbatasan Thailand-Myanmar. Telah banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak baik dari etnis minoritas dan juga dari kalangan junta militer. Diharapkan pemerintahan Junta militer Myanmar dapat melakukan dialog dengan kalangan sipil dan juga para pemberontak yang selama ini berjuang untuk memisahkan diri dari pemerintahan junta militer Myanmar.***
Baca Juga >
