JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons usulan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas agar gaji Pegawai Negara Sipil (PNS) naik. Apakah itu akan dimasukkan dalam belanja pemerintah 2024?
Sri Mulyani mengatakan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024 baru akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus 2024.
“(Gaji PNS) nanti kita lihat Bapak Presiden yang akan sampaikan untuk UU APBN,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (19/5/2023) saat dilansir Detik.com.
Sri Mulyani baru saja menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2024 ke DPR. Itu menjadi bahan pembahasan awal penyusunan RAPBN 2024, termasuk anggaran pemerintah untuk gaji PNS di tahun depan.
“Hari ini fokusnya pada KEM-PPKF,” ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya usulan kenaikan gaji PNS disampaikan Menpan-RB. Dia juga mau rumusan tunjangan kinerja (tukin) PNS diubah agar benar-benar berimplikasi pada peningkatan kinerja. Dengan begitu, PNS di instansi yang sama belum tentu menerima tukin dengan besaran yang sama.
“Karena sekarang dipukul rata, tunjangan kinerja ini menjadi hak, ya kinerjanya begitu-begitu saja. Oleh karena itu, kita mengusulkan ada gaji yang agak dinaikkan, ini sedang dibahas bersama menteri keuangan,” kata Menpan-RB dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (17/5/2023).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan Kemenpan-RB sedang menyiapkan kebijakan total reward untuk PNS. Itu terdiri dari gaji hingga tukin PNS maupun pensiunan.
“Kemenpan-RB itu sedang menyiapkan istilahnya kebijakan total reward, itu mencakup semua mulai gaji, tukin, itu mereka melihatnya secara lengkap, termasuk pensiun juga. Kita banyak engage dengan mereka ya, banyak diskusi dengan mereka,” kata Isa.
Sayangnya Isa belum mau bicara banyak soal rencana kenaikan gaji dan perombakan tukin PNS karena pembahasannya dinilai masih terlalu awal. Ia meminta untuk ditanyakan langsung ke Kementerian PAN-RB.
“Tahapannya menurut saya masih terlalu awal untuk saya membuat cerita-cerita tentang itu, dan lebih baik satu pintu aja kalian nanyanya ke Kemenpan-RB karena kebijakannya di sana,” ucapnya. ***
