Oleh: Dr. Adv. Asep Ajidin, S.Pd.I., S.H., M.H.*
Dalam beberapa bulan terakhir, nama Purbaya Yudhi Sadewa mendadak menjadi magnet perhatian publik. Ia bukan selebritas, bukan pula tokoh politik lama, melainkan seorang teknokrat ekonomi yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Namun, fenomenanya melampaui jabatan: media, akademisi, hingga masyarakat awam menyebut munculnya “Fenomena Purbaya” sebagai tanda perubahan cara publik memaknai kepemimpinan dan kebijakan ekonomi.
Fenomena ini menarik bukan semata karena kebijakan yang ia keluarkan, melainkan karena dampak sosial, psikologis, dan simbolik yang ditimbulkannya. Dalam waktu singkat, kehadirannya mengguncang pasar, menggairahkan optimisme ekonomi, sekaligus menimbulkan perdebatan politik.
Fenomena Purbaya tidak dapat dilepaskan dari konteks krisis kepercayaan publik terhadap elite ekonomi dan politik. Selama bertahun-tahun, kebijakan ekonomi sering dianggap elitis, jauh dari rakyat, penuh istilah teknis, dan kurang terasa dampaknya.
Purbaya datang dengan gaya berbeda: komunikatif, spontan, dan realistis. Ia berbicara langsung kepada publik, tidak sekadar kepada pelaku pasar. Dalam bahasa komunikasi publik, ini disebut reclaiming narrative, yaitu merebut kembali narasi kebijakan dari tangan teknokrat ke ruang publik yang lebih terbuka.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan kritis: apakah fenomena ini benar-benar menandai perubahan substansi kebijakan, atau hanya perubahan cara mengemas kebijakan agar tampak membumi.
Ketika Purbaya mengumumkan pengalihan dana pemerintah ke bank-bank BUMN sebesar ratusan triliun rupiah, pasar langsung merespons positif. Indeks saham naik, sentimen publik membaik, dan media menulis tentang “Purbaya Effect.”
Dari perspektif ilmu ekonomi perilaku, hal ini menggambarkan bahwa ekspektasi dan persepsi publik bisa sama kuatnya dengan realitas ekonomi itu sendiri. Dalam teori Keynes, fenomena ini disebut animal spirit, yaitu semangat kolektif yang mendorong aktivitas ekonomi.
Namun secara kritis, kita perlu bertanya: apakah “efek Purbaya” benar-benar didorong oleh fondasi ekonomi yang kuat, atau hanya euforia sesaat akibat komunikasi simbolik? Sebab jika yang bergerak hanyalah sentimen, maka pasar dapat dengan cepat pula kehilangan kepercayaan ketika realisasi kebijakan tidak sejalan dengan ekspektasi.
Fenomena Purbaya memperlihatkan sebuah paradoks menarik: teknokrasi yang berwajah populis.
Ia bukan politisi tradisional, namun mampu menarik simpati publik layaknya figur politik. Ini menandai lahirnya populisme teknokratik berupa gaya kepemimpinan yang menggabungkan kecakapan ilmiah dengan bahasa rakyat.
Namun dari sisi analisis politik, populisme teknokratik ini bisa berbahaya jika tidak disertai akuntabilitas. Sebab popularitas mudah berubah menjadi alat legitimasi, dan komunikasi yang kuat bisa menutupi kekurangan substansi.
Fenomena ini mengingatkan pada teori Hannah Arendt tentang “politics of appearance” — politik yang lebih menekankan citra daripada makna tindakan.
Sejarah Kementerian Keuangan Indonesia mencatat beberapa figur penting: Ali Wardhana, Boediono, Sri Mulyani, hingga kini Purbaya Yudhi Sadewa.
Setiap era mencerminkan tantangan dan karakter bangsa pada zamannya.
Pada masa Ali Wardhana (Orde Baru), stabilitas fiskal dijaga dengan kontrol ketat.
Boediono membawa semangat reformasi ekonomi pasca-krisis 1998.
Sri Mulyani dikenal sebagai simbol integritas dan rasionalitas fiskal.
Purbaya kini muncul dalam era digital, di mana persepsi publik dan media sosial menjadi bagian dari kebijakan itu sendiri.
Dengan demikian, fenomena Purbaya adalah fenomena zaman, di mana ekonomi, komunikasi, dan politik saling berkelindan dalam satu wajah publik.
Fenomena Purbaya mengajarkan dua hal besar. Pertama, pentingnya komunikasi publik dalam kebijakan ekonomi.
Keputusan ekonomi tidak hidup dalam ruang sunyi; ia memerlukan trust yang dibangun melalui keterbukaan dan empati.
Namun kedua, popularitas bukanlah ukuran kebenaran kebijakan. Kebijakan fiskal dan moneter yang berkelanjutan memerlukan dasar ilmiah yang kuat, bukan hanya dukungan emosional publik.
Kita perlu waspada terhadap apa yang disebut “politik performatif”— kebijakan yang tampak pro-rakyat tetapi tidak menyentuh akar struktural persoalan ekonomi. Jika fenomena ini hanya berputar pada “simbol harapan,” maka ia akan cepat redup begitu tantangan nyata muncul.
Filsuf seperti Plato dan Habermas mengingatkan bahwa komunikasi publik haruslah rasional, bukan manipulatif. Jika komunikasi ekonomi berubah menjadi pertunjukan politik, maka hakikat kejujuran publik (public truth) akan tergantikan oleh citra dan retorika.
Fenomena Purbaya menjadi cermin, bahwa di zaman digital, ekonomi bukan hanya soal angka, tapi juga soal narasi. Dan narasi yang kuat bisa menjadi kekuatan, tetapi juga bisa menipu jika tak disertai integritas dan hasil nyata.
Fenomena Purbaya adalah simbol harapan baru di tengah krisis kepercayaan, tetapi juga tanda peringatan agar publik tidak mudah terpikat oleh citra teknokratik yang memikat.
Kita patut menghargai semangat dan inovasi komunikatif yang ia bawa, namun tetap harus kritis terhadap arah kebijakan, dampak sosial, dan akuntabilitasnya. Dalam bahasa sederhana bahwa fenomena bisa menginspirasi, tapi substansi yang menyelamatkan.
Maka tugas kita sebagai warga, akademisi, maupun pelajar hukum dan ekonomi adalah menjaga keseimbangan antara apresiasi dan pengawasan, agar fenomena Purbaya benar-benar menjadi momentum perbaikan, bukan sekadar euforia politik ekonomi sesaat.***
(Dr. Adv. Asep Ajidin, S.Pd.I., S.H., M.H. Penulis: Akademisi, Advokat dan Pemerhati Kebijakan Publik berdomisili di Pekanbaru).
