Oleh
Hasrul Sani Siregar, MA
AAlumni Ekonomi-Politik Internasional IKMAS, UKM, Selangor Malaysia
SECARA mengejutkan dan tentu sudah dengan pertimbangan yang matang, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pengangkatan mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra sebagai penasehat pribadinya dalam kapasitas informal. Seperti diketahui bahwa pada 19 September 2006 telah terjadi kudeta yang dilakukan oleh militer Thailand terhadap Perdana Menteri Thailand ketika itu yaitu Thaksin Shinawatra. Penunjukan Thaksin Shinawatra tersebut adalah sebagai persiapan Malaysia sebagai ketua ASEAN tahun 2025. Thaksin Shinawatra dikenal sebagai pengusaha miliarder dan negarawan yang selama 15 tahun dalam pengasingan. Kembalinya Thaksin Shinawatra dalam politik Thailand menunjukkan dinasti Shinawatra tetap eksis dalam politik Thailand.
Dinasti Shinawatra masih memegang peranan yang sangat penting dalam dinamika politik di Thailand. Dinasti Shinawatra masih terus berkuasa. Saudara ipar Thaksin Shinawatra, Somchai Wongsawat sebelumnya juga menjadi Perdana Menteri Thailand pada tahun 2008. Kemudian dinasti Shinawatra dipimpin oleh adik perempuan Thaksin Shinawatra yaitu Yingluck Shinawatra yang menjadi Perdana Menteri pada tahun 2011 hingga tahun 2014. Naiknya anak bungsu Thaksin Shinawatra yaitu Paetongtarn Shinawatra menjadi Perdana Menteri Thailand semakin memperkuat dinasti Shunawatra. Seperti diketahui, Paetongtarn adalah anak bungsu dari tiga bersaudara Pengangkatan perempuan berusia 37 tahun tersebut menggantikan Perdana Menteri Srettha Thavisin yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand yang menyalahi konstitusi dengan mengangkat bekas narapidana sebagai menterinya.
Thailand dikenal sebagai negara yang sering mengalami kudeta militer juga dengan negara Myanmar. Sejak tahun 1932, Thailand terus mengalami kudeta militer atas pemerintahan sipil. Ketidakstabilan politik dan ekonomi selalu menjadi dasar keterlibatan militer untuk melakukan kudeta atas pemerintahan sipil yang sah secara konstitusional.
Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini, Thailand telah mengalami dua kali kudeta militer terhadap dinasti Shinawatra. Pertama, pada 19 September 2006, terhadap pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang mendapat dukungan oleh raja Thailand yang menjadi simbol negara. Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dipilih oleh rakyat secara demokratis dalam pemilihan umum yang juga mendapat pantauan dari dunia internasional. Ketidakpuasan di dalam negeri atas kepemimpinan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, militer melakukan kudeta militer ketika Thaksin Shinawatra berada di luar negeri.
Walau bagaimanapun dan apapun alasannya, kudeta militer yang telah dilakukan oleh militer tersebut tidak dapat diterima sebab pemilihan perdana menteri dilakukan dengan demokratis. Kudeta militer yang terjadi telah merusak tatanan pemerintahan sipil yang selalu menjunjung tinggi demokrasi dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua; kudeta militer yang dilakukan pada 22 Mei 2014 oleh pimpinan Angkatan Darat, Jenderal Prayuth Chan-ocha terhadap pemerintahan Perdana Menteri Yingluch Shinawatra yang merupakan adik perempuan Thaksin Shinawatra. Dengan kudeta militer tersebut, membuktikan sekali lagi bahwa militer sangat dominan untuk mengintervensi dan mengontrol pemerintahan sipil. Sewaktu-waktu militer siap untuk menggulingkan pemerintahan sipil yang dianggap oleh militer bahwa pemerintahan sipil tidak dapat mengontrol keadaaan dalam hal menjaga stabilitas dan ketentraman negara.
Dampak dari kudeta militer tersebut tidak saja menjadikan Thailand mundur dalam hal demokrasi, juga akan berdampak terhadap perekonomian negara tersebut. Para investor tentu akan berpikir ulang untuk melakukan investasi ke negara tersebut, juga di sektor pariwisata tentu akan berpengaruh secara langsung terhadap jumlah kunjungan wisatawan yang akan berkunjung ke negara tersebut. Mengutif pendapatnya mantan menteri luar negeri Thailand, Surin Pitsuwan yang mengatakan bahwa raktis penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi mengalami kemunduran dan kebebasan rakyat terbatas. Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra yang berkuasa saat ini yang merupakan anak bungsu Thaksin Shinawatra tidak akan lepas dari pengawasan militer. Namun yang pasti naiknya anak Thaksin Shinawatra tersebut sebagai Perdana Menteri Thailand telah menunjukkan bahwa telah kembalinya Dinasti Shinawatra dalam dinamika politik di Thailand.***
