Kenaikan Upah Minimum Tertinggi dalam Sejarah, Apindo Riau: Belum Bisa Respon, Tunggu Arahan

JAKARTA, AmiraRiau.com - Pengumuman resmi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat tanggapan dari Apindo Riau. Menurut Ketua Dewan Pengurus Propinsi (DPP) Assosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau Wijatmoko Rah Trisno kepada AmiraRiau.com, terkait pengumuman penetapan Upah Minimum yang disampaikan langsung oleh bapak Presiden, pihaknya saat ini masih menunggu arahan dari DPN Apindo Pusat dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja. Wijatmoko menambahkan, pihaknya saat ini belum melakukan pembahasan di tingkat provinsi untuk kenaikan Upah Minimum (UMP), mengingat untuk menetapkan upah minimum harus melalui Dewan Pengupahan yang didalamnya ada pemerintah provinsi, pengusaha dan asosiasi buruh. "Kita belum bisa menanggapi ini, karena kita belum membahas di tingkat propinsi namun tiba-tiba sudah diumumkan di pusat. Untuk itu Apindo Riau hanya menunggu arahan DPN Apindo Pusat dulu," ujar Wijatmoko yang didampingi Wakil ketua Apindo Riau Agus Setiawan. Dimana sebelumnya, Pemerintah akhirnya memutuskan Upah Minimum Provinsi 2025 naik 6,5%. Hal ini diumumkan langsung Presiden Prabowo Subianto. Sebelum memutuskan menaikkan UMP 2025 menjadi 6,5%, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan rekomendasinya hanya naik 6%. Namun Prabowo akhirnya memutuskan angka 6,5%. "Namun setelah membahas dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% pada tahun 2025," ungkap Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (29/11/2024) malam. Menurut Prabowo, UMP penting untuk meningkatkan daya beli pekerja terutama pekerja lajang. "Sebagai mana kita ketahui UMP ini jaminan pengamanan sosial penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak," bebernya, dilansir cnbcindonesia.com. Sementara untuk upah sektoral masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. "Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan dewan pengupahan provinsi, kota dan kabupaten," jelasnya.*** Penulis: Ady, Editor: Alseptri Ady