JAKARTA, AmiraRiau.com - Pemerintah akan mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan daerah dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto ini sifatnya partisipatif, bukan kewajiban.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) melalui saluran telekonferensi dalam membahas dukungan daerah terhadap program MBG. Ia juga sempat menanyakan kesanggupan daerah.
"Kita nggak mandatori, tapi mereka harus yang ingin partisipasi. Kenapa? Satu, untuk kepentingan anak-anak, kesehatan mereka, bagi kepala daerah terpilih ini kan naikin elektabilitas juga, menyentuh langsung masyarakat. Kedua, mereka tahu bahwa ini akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya, maka mereka antusias itu," kata Tito, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).
Tito mengatakan, persentase kontribusi daerah terhadap program MBG juga berbeda-beda, tergantung besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mencontohkan dengan Kabupaten Badung, Bali yang punya PAD 90% dari APBD.
"PAD-nya kan 90% dari APBD-nya. Transfer pusat hanya 10%, mereka punya anggaran hampir Rp 10 triliun, anak SD-nya ada 72 ribu, mereka bisa meng-cover semua. Tapi ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali, seperti Indonesia Bagian Timur, nah kalau ini mereka ya udah 500 anak-anak saja (ditanggung), yang lainnya akan di-cover oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.
Di samping itu,Tito mengatakan, ada juga daerah yang punya PAD kecil dalam jajaran daerah yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung MBG. Paling kecil, persentase PAD-nya terhadap APBD sebesar 0,2%.
"Dari PAD itu untuk ngurusin 500 saja, 500 siswa SD. Nah yang lain (sisanya), otomatis saya lapor kepada Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional) supaya di-cover semua oleh Badan Gizi. Jangan dipaksakan kalau tidak mampu," kata dia, saat dilansir detik.com.
Menurutnya, banyak daerah yang memiliki PAD yang kuat. Setidaknya ada 415 Kabupaten, 93 kota, serta seluruh provinsi di Indonesia mau berpartisipasi dalam mendukung MBG.
Diperkirakan total partisipasi APBD untuk program MBG dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah pada 2025 bisa mencapai Rp 5 triliun. Eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik.
"Kalau ditambah APBD Provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4 ribu satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujar Tito.
Menurutnya, ke depan tinggal bagaimana peran pemda dalam membangun SPPG tersebut dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk pemenuhan suplai program. Selain itu, juga dibuka opsi agar pemda langsung menyalurkan anggaran ke sekolah-sekolah sehingga sekolah yang mengelola.
"Tadi Bapak Presiden (Prabowo) memerintahkan untuk kami berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi titik-titik yang kira-kira belum menjadi target dari Badan Gizi, mungkin bisa di cover oleh daerah-daerah di sekolah-sekolah itu," kata dia.***
Editor: Alseptri Ady
.jpg)
" target="_blank">
