Menko Perekonomian: Program Makan Siang Gratis Dianggarkan Rp 15 Ribu Per Anak

JAKARTA, AmiraRiau.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, anggaran program makan siang gratis direncanakan Rp 15.000 per anak. Diketahui, makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Nantinya, program makan siang gratis akan menyasar balita, siswa sekolah, dan ibu hamil. "Per anak kira-kira Rp 15.000," kata Airlangga, dikutip dari Antara, Senin (26/2/2024). Menurutnya, anggaran itu akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, program ini nantinya akan diterapkan secara berhatap, dengan prioritas pertama balita, ibu hamil, dan wilayah tertentu. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebutkan, pemerintah telah memasukkan program makan siang gratis ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025. "Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Senin. "Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," sambungnya. Ia menjelaskan, pembahasan program ini diperlukan agar wacana keberlanjutan pemerintah terealisasi. Namun, Suharso menyebutkan bahwa pembahasan itu baru memasuki tahap awal. Sebab, RAPBN dan RKP lebih rinci baru disusun setelah hasil resmi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) keluar. "RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ujarnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan, sumber dana program makan siang gratis bisa diperoleh dalam waktu 2-3 bulan setelah Prabowo menjabat. Ini dilakukan dengan meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) hingga mengimbangi negara tetangga di kawasan dan evaluasi subsidi bahan bakar. Sebagai gambaran, rasio pajak RI pada 2023 mencapai 10,21 persen, jauh dari level ideal negara berkembang yang sebesar 15 persen. Untuk menaikkan rasio perpajakan, caranya bukan dengan menaikkan tarif pajak. Selain itu, pihaknya juga akan mengevaluasi nggaran subsidi bahan bakar, yakni melakukan efisiensi dengan membatasi orang yang bisa menikmati subsidi BBM dan elpiji 3 kg. Pasalnya, subsidi energi selama ini justru dinikmati orang-orang kaya.***