Oleh
Hasrul Sani Siregar, MA
Widyaiswara di BPSDM Provinsi Riau
HINGGA diakhir tahun 2024, belum ada informasi dan kelanjutan tentang pencabutan kembali moratorium (penghentian sementara) pemekaran daerah dan daerah-daerah masih tetap menunggu di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, apakah moratorium tersebut akan dicabut dan dimulainya kembali pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Di tulisan sebelumnya yang dimuat di media amirariau.com (Sampai Kapan Moratorium Pemekaran Daerah?, 16 November 2024) telah dijelaskan bahwa pemerintah belum ada rencana untuk membuka kembali pemekaran daerah berupa pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Pemerintah hingga kini masih melakukan moratorium (penghentian sementara) pemekaran daerah. Beberapa daerah yang sebelumnya sudah masuk dalam daftar daerah otonomi baru (DOB) masih menunggu nasib kelanjutan dari pemekaran daerah tersebut. Moratorium pemekaran daerah telah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2009.
Sudah lebih kurang 15 tahun hingga tahun 2024, pemerintah masih melakukan moratorium (penghentian) sementara terhadap pemekaran daerah berupa pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Artinya masih jalan di tempat dengan pengecualian pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat. Moratorium (penghentian sementara) pemekaran daerah memang sah-sah saja dilakukan oleh pemerintah mengingat didasarkan atas banyaknya daerah-daerah yang akan melakukan pemekaran tanpa melihat potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di daerahnya. Namun tidak dapat dihindari pula, semangat daerah untuk berlomba lomba melakukan pemekaran daerahnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Hingga tahun 2024 ini Pemerintah, DPR dan DPD belum lagi mengagendakan dalam hal pemekaran daerah. Berbicara tentang pemekaran daerah, pemerintah bersama DPR serta DPD sudah merencanakan dan membuat Grand Design hingga tahun 2025.tentang penataan daerah. Dengan adanya Rencana Induk dan Grand Design tentang Otonomi Daerah dan Pemekaran Daerah hingga tahun 2025, pemerintah bersama DPR RI dan DPD RI akan diketahui berapa jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ideal di Indonesia.
Namun hingga kini Rencana Induk dan Grand Design yang dibuat tersebut selalunya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Usulan Pemekaran daerah terus saja berlangsung tanpa adanya evaluasi atas pemekaran daerah tersebut. Oleh sebab itu moratorium pemekaran daerah berupa pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dari tahun 2009 hingga tahun 2024 masih berlaku. Maraknya pemekaran daerah di sejumlah daerah di Indonesia merupakan sesuatu yang baik di lihat dari perspektif bahwa dengan adanya pemekaran daerah akan lebih mendekatkan lagi pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
Dalam hal pelaksanaan aspek desentralisasi, penataan daerah khususnya pemekaran daerah telah diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam BAB VI tentang penataan daerah ada sejumlah pasal yang mengatur tentang penataan daerah tersebut dan juga mengatur tentang pemekaran daerah. Pasal 31 hingga pasal 56 semuanya mengatur tentang penataan daerah yang didalamnya juga mengatur tentang pemekaran daerah dan penyesuaian daerah. Ini artinya segala sesuatu yang menyangkut tentang pemekaran daerah sudah jelas diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, namun dalam prakteknya aspirasi masyarakat di daerah begitu besar dalam hal pemekaran daerah berupa pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
Tentu dengan pemekaran daerah diharapkan akan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yuang baik (good governance) dan meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah. Tujuan pemekaran daerah juga dilihat sebagai memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Yang lebih penting lagi adalah harapan bahwa pemekaran daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan publik, termasuk di dalamnya aspek kesehatan, infrastruktur dan pendidikan. Jika kesemuanya itu dapat dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka pemekaran daerah berupa pembentukan daerah otonomi baru (DOB) adalah suatu keniscayaan. Artinya pemekaran daerah dekat dengan kesejahteraan masyarakat di daerah.***
