Jakarta, AmiraRiau.Com-KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). KPK menangkap dan telah menetapkan lima pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan KONI sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi dana hibah dari Kemenpora dan KONI. KPK juga kemungkinan akan memanggil Menpora, Imam Nahrawi sebagai saksi dalam kasus ini.
OTT di Kemenpora ini dinilai dapat menjatuhkan reputasi pemerintahan Jokowi. Apalagi saat ini menjelang Pemilu, OTT ini dinilai dapat berimbas secara politik dan berpengaruh terhadap elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12).
“Presiden Jokowi harus berkoordinasi karena suka atau tidak, peristiwa pemberantasan korupsi menjelang Pemilu pasti menjatuhkan reputasi pemerintahan yang sedang berjalan. Semakin sering terjadi OTT menjelang Pemilu, maka reputasi pemerintah akan tambah jatuh,” jelasnya, sebagaimana dilansir merdeka.com.
Fahri mengatakan, dengan maraknya OTT menjelang Pemilu, rakyat akan berpikir korupsi di pemerintahan bertambah marak. Karena itulah dia menyarankan Presiden Jokowi berkoordinasi dengan jajarannya.
“Sehingga betul-betul ini jangan sampai menjadi faktor kekacauan politik,” kata Fahri.
Apalagi, lanjutnya, jika dalam korupsi itu melibatkan pejabat tinggi seperti menteri, hal itu akan menggerus reputasi Jokowi karena mereka bagian dari pemerintah.
“Kalau korupsi itu diusut terus lalu kalau menteri atau siapapun pejabat yang sekarang ini yang kena itu artinya kan bagian dari pemerintah. Artinya itu kan akan menggerus reputasinya Pak Jokowi,” ujarnya.
Fahri menambahkan, kritik Prabowo selama ini tentang korupsi sudah stadium empat terbukti dan ini bisa menjatuhkan Jokowi. Karena itulah dia berpendapat ini akan berimbas secara politik.
“Ini akan menggerus elektabilitas Pak Jokowi. Orang Pak Prabowo sudah ngomong keras kayak begitu kok dan sekarang ini omongan Pak Prabowo terbukti kan. Itu kan menjatuhkan Pak Jokowi. Jadi dia harus berkoordinasi dong sebagai kepala negara, kepala pemerintah sekaligus juga sebagai penyelenggara Pemilu. Sebab jangan sampai ini jadi konflik politik. Itu saja yang bisa merusak penegakan hukum,” terangnya.
Selain itu, politikus PKS ini menyarankan pemerintah mengevaluasi sumber-sumber pendanaan pemerintahan non budgeter. Dana non budgeter seperti hibah ini harus dibuat standar pelaporan dan pengelolaan sehingga tak dijadikan sumber bancakan.
“Metode pelaporannya, penanganan dan pengelolaannya itu harus dibikin standar supaya dia tidak menjadi sumber bancakan yang terindikasi blmenjadi korupsi,” jelasnya.
Fahri juga mengaku telah mendengar lama bahwa banyak sumbangan dari berbagai pihak untuk pendanaan Asian Games. Karena itulah dana penyelenggaraan Asian Games perlu diaudit.
“Khusus untuk Kemenpora ya saya sudah mendengar lama bahwa dalam Asian Games kemarin karena itu sebuah peristiwa pesta dan pesta rakyat, pesta olahraga yang dianggap membanggakan pasti ada banyak sumbangan dan orang yang ingin melihat maraknya pesta itu. Nah ini perlu ada audit yang menyeluruh dari BPK dana Asian Games itu apakah betul-betul penggunaan dananya sudah sangat accountable dan betul-betul bersih dari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau fraud itu,” paparnya. (e2)
Fahri Hamzah. (f: merdeka.com)
