Oleh
Hasrul Sani Siregar, S.IP, MA
Widyaiswara di BPSDM Provinsi Riau
SETELAH sukses pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 14 Februari 2024 yang lalu selanjutnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada 27 November 2024. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak yang dilaksanakan nantinya merupakan bagian dari reformasi politik dan demokratisasi di daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak tentu sebagai upaya memperkuat demokratisasi dan partisipasi politik masyarakat di daerah. Dalam menghadapi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tersebut, aparatur sipil negara (ASN) di daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dituntut untuk netral, profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis. Aparatur sipil negara (ASN) mesti cerdas dalam berpartisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan proses demokratisasi dan penguatan politik di daerah dan bagi aparatur sipil negara (ASN) mesti cerdas melihat dan memahaminya. Aparatur sipil negara (ASN) memiliki tugas dan fungsi yaitu pertama; melaksanakan kebijakan publik, kedua, memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas dan ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Cerdas berpolitik dan tidak berpolitik praktis merupakan esensi dari tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas. Keberhasilan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis dan transparan juga merupakan keberhasilan aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung iklim demokrasi di daerah serta melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ASN yaitu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Keberhasilan tersebut juga menjadi tanggungjawab dari aparatur sipil negara (ASN).
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024 di seluruh Indonesia. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak adalah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak semakin kuat legitimasinya di mata rakyat dalam partisipasi politik masyarakat. Tujuan dari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 selain menghemat biaya penyelenggarannya, juga bertujuan sebagai memperkuat legitimasi hasil dari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut yang dilaksanakan secara langsung.
Dalam undang-undang aparatur sipil negara (ASN) nomor 20 tahun 2023, Aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Aparatur sipil negara (ASN) secara jelas dilarang berpolitik praktis. Apa itu berpolitik praktis yaitu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan politik dan kampanye partai politik. Aparatur sipil negara (ASN) harus bersikap netral dan profesional dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pegawai aparatur sipil negara (ASN) berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Aparatur sipil negara harus netral dan profesional dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 akan diikuti oleh 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota di Indonesia. 1 Provinsi yang tidak mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten yang tidak mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu kabupaten Kepulauan Seribu serta kota yang tidak mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024 adalah kota Jakarta Pusat, kota Jakarta Timur, kota Jakarta Selatan, kota Jakarta Barat dan kota Jakarta Utara. Undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersendiri dan Undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi daerah khusus ibukota Jakarta mengatur sendiri tentang pemilihan bupati dan wakil bupati Kepulauan Seribu dan walikota dan wakil wali kota Jakarta.
Dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 diharapkan sukses sebagaimana dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah terselenggara dengan aman, sukses, dan damai pada 14 Februari 2024 lalu. Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 menjadi sejarah baru bagi Indonesia yaitu di tahun 2024 ada dua peristiwa besar yaitu pertama; pemilihan presiden dan wakil presiden dan kedua; pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak.
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalamnya antara lain mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dan serentak merupakan bagian dari reformasi politik dan demokratisasi di daerah. Konsekuensi dari pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung tentu turunannya adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga secara langsung yaitu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur di tingkat provinsi, bupati dan wakil bupati di tingkat kabupaten serta walikota dan wakil walikota di tingkat kota. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak merupakan penjabaran dari demokratisasi dan penguatan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, iklim demokratisasi di daerah semakin tumbuh dan berkembang dengan mengajak partisipasi masyarakat yang juga di dalamnya keikutsertaan aparatur sipil negara (ASN) dalam mensukseskan perhelatan pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dan serentak tahun 2024.
