Kemudian, tuturnya, pada pasal 19 ayat 6 yang berbunyi kebijakan umum APBD dan prioritas dan pelopor anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
"Setelah dilakukannya penandatanganan nota kesepakatan KUA PPS-APBD Provinsi Riau tahun 2024, tentunya kepada semua pihak yang terkait untuk dapat meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga guna menuntaskan pembahasan. Sehingga APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2024 dapat diselesaikan pembahasannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan," terangnya.
"Hal yang terpenting untuk menjadi perhatian kita adalah waktu yang tersedia untuk pembahasan ini sangat singkat. Untuk itu, kami mengharapkan APBD Provinsi Riau tahun 2024 segera mungkin dan dapat tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Riau, Agung Nugroho tersebut turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Riau.***
