Surat Bupati Siak Soal Kemitraan dengan Masyarakat yang Disebut Belum Dijalankan PT. AIP Tualang

SIAK, AmiraRiau.com- Selain Undang Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perusahaan perkebunan dan Permentan No. 18 tahun 2021, tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FKPM), ternyata ada Surat Bupati Siak yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit se Kabupaten Siak, yang disebut belum dijalankan oleh PT. Aneka Inti Persada (AIP) Tualang. Surat yang ditandatangani oleh Bupati Siak, H. Alfedri itu, tertanggal 3 Oktober 2023, dengan Nomor: 520.53/DISTAN/IX/2023/44, perihal pemberitahuan pelaksanaan kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM). Baca Juga: PT. AIP, Berikan Hak Kami! Didemo Masyarakat, Ini Kata Area Controller PT. AIP Soal Tuntutan 20% Kemitraan Isi surat Bupati Siak tersebut, yaitu: Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Nomor: B-347/KB.410/E/07/2023, tentang FPKM tanggal 12 Juli 2023, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

• 1. berdasarkan periode regulasi yang telah diterbitkan pemerintah, FPKM terbagi dalam 3 (tiga) fase, meliputi: a. Fase I, perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007; b. Fase II, perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan setelah tanggal 28 Februari 2007 sampai dengan 2 November 2020; c. Fase III, perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan setelah tanggal 2 November 2020.
• 2. Perusahaan perkebunan pada fase I yang tidak melaksanakan kemitraan melalui PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA atau pola kemitraan kerjasama inti plasma lainnya wajib melakukan usaha produktif yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar berdasarkan kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar diketahui Gubernur/Bupati sesuai kewenangan (mengacu pasal 7 Permentan 18/2021).
• 3. Perusahaan perkebunan pada fase II dengan luas 250 hektar atau lebih yang belum melaksanakan FPKM, wajib melaksanakan FPKM paling 20% dari IUP-B atau IUP (pasal 43 Permentan 18/2021 dan pasal 15 ayat (1) Permentan 98/2013. Apabila tidak terdapat lahan untuk dilakukan FPKM maka dilakukan kegiatan usaha produktif yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar berdasarkan kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar diketahui Kepala Dinas Provinsi/kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan (kegiatan kemitraan usaha produktif mengacu pasal 7 Permentan 18/2021).
• 4. Perusahaan perkebunan pada fase III, perusahaan perkebunan yang mendapatkan perizinan berusaha untuk budidaya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari area penggunaan lain (APL) di luar HGU dan/atau berasal dari area pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi FPKM seluas 20% dari luas lahan tersebut (pasal 12 ayat (1) PP 26/2021).
• 5. Perusahaan perkebunan wajib menyampaikan laporan FPKM paling sedikit 1 (satu) sekali kepada penerbit perizinan berusaha sesuai kewenangannya. Perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan dan pelaporan FPKM atau usaha produktif dikenai sanksi administratif berupa: a). Denda, b). Penghentian dari kegiatan usaha perkebunan dan/atau c). Pencabutan perizinan berusaha (pasal 24 dan 25 PP 26/2021).

PT. Aneka Inti Persada, berdasarkan Surat Bupati Siak, diinventarisir dalam Fase I atau perizinan usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007. Dengan jenis izin usaha IUP tanggal 16 Maret 2001, sementara luas IUP 11.134 hektar dan HGU 11.134 hektar. Legal Perusahaan atau PSD RU Yudistira, kepada wartawan mengakui bahwa PT. AIP memang belum melaksanakan kebijakan kemitraan kepada masyarakat. "Kita akan lihat regulasinya. Jika memang sesuai, PT. AIP pasti berkomitmen untuk menjalankan kemitraan dengan masyarakat tempatan," ujarnya. Sebagaimana diketahui, masyarakat dari 4 Desa di Tualang, Siak, yaitu Maredan, Tualang Timur, Gasib dan Pinang Sebatang, melakukan aksi demo di gerbang utama PT. AIP, Rabu (31/1/2024). Usai berorasi, pihak PT. AIP akhirnya menerima beberapa perwakilan dari masyarakat serta  menandatangani notulen mengenai tuntutan yang disampaikan melalui Ketua Yayasan Masyarakat Alam Melayu (YAMAM) Riau, Heri Ismanto. Pada pertemuan tersebut, Area Controller, Lili, menegaskan belum bisa memberi keputusan soal tuntutan 20% kemitraan dari masyarakat dan berjanji akan menyampaikannya kepada manajemen. Usai pertemuan dan penandatanganan notulen, masyarakat akhirnya membubarkan diri dengan tertib.(cei)***