PEKANBARU, AmiraRiau.com - Pertemuan antara kelompok masyarakat Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu (Inhu) dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI berlangsung dalam rangka menindaklanjuti berbagai aspirasi terkait konflik agraria dan tata kelola lahan di Provinsi Riau. Forum ini menjadi momentum penting untuk mempertemukan berbagai pihak dalam mencari solusi konkret.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, dan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto. Turut hadir pula perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, serta pihak perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan lahan di wilayah tersebut.
Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu mengatakan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pihaknya dalam menghimpun aspirasi masyarakat secara langsung di daerah. Terlebih, berbagai persoalan starategis tentu harus diselesaikan dengan bersama.
“Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI dalam menghimpun, menelaah, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Khususnya berkaitan dengan persoalan-persoalan strategis yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat,” katanya di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru, Kamis (16/4/2026).
Dijelaskan bahwa konflik agraria di Riau bukan sekadar persoalan administratif. Melainkan telah berkembang menjadi isu kompleks yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Dalam konteks ini, konflik agraria menjadi salah satu isu yang memerlukan perhatian serius. Karena tidak hanya menyangkut aspek hukum dan administrasi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, bahkan rasa keadilan di tengah masyarakat,” jelasnya.
Menurut Adian, penyelesaian konflik agraria tidak bisa dilakukan secara parsial atau sektoral. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas pihak guna menghasilkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Kami memandang bahwa penyelesaian konflik agraria tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi dan keterbukaan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, melalui pertemuan ini kami ingin memperoleh gambaran yang utuh berbasis data dan fakta, serta mendengar langsung pandangan dari seluruh pemangku kepentingan,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, berbagai perwakilan masyarakat dari Kampar dan Indragiri Hulu menyampaikan langsung keluhan mereka, mulai dari konflik dengan perusahaan hingga persoalan legalitas yang belum terselesaikan.
Kedua belah pihak berharap pemerintah pusat dan daerah dapat hadir memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak mereka atas lahan yang telah dikelola secara turun-temurun.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyambut baik kunjungan kerja BAM DPR RI. Ia menilai forum ini sebagai langkah strategis dalam membangun komunikasi yang konstruktif antar pihak.
“Atas nama pemerintah Provinsi Riau, kami menyambut baik kunjungan kerja badan aspirasi masyarakat DPR RI. Kami memandang forum ini sebagai ruang bersama untuk menyamakan pemahaman, memperjelas persoalan, dan merumuskan langkah penyelesaian yang lebih terarah,” ujarnya.
Diterangkan, pentingnya penyelesaian konflik secara berjenjang, dimulai dari tingkat kabupaten/kota sebelum ditangani di tingkat provinsi. Sehingga, itu menjadi titik awal dalam merumuskan solusi konkret terhadap konflik agraria di Riau, khususnya di wilayah Kampar dan Indragiri Hulu.
“Alhamdulillah kita saling tukar pikiran dan mencari jalan solusi yang terbaik. Kemudian, jika ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan di tingkat kabupaten/kota maka selesaikanlah dulu. Apabila tidak selesai, nanti baru datang ke provinsi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Plt Gubri SF Hariyanto mengingatkan seluruh pihak agar menjaga situasi tetap kondusif dan tidak menempuh langkah-langkah yang dapat memperkeruh keadaan. Dengan keterlibatan aktif semua pihak, penyelesaian yang adil dan berkelanjutan diharapkan dapat segera terwujud.
“Nah inilah yang mungkin perlu duduk bersama dan kita berharap selesaikan dengan kepala dingin. Jangan lakukan kegiatan anarkis supaya selesai semuanya,” pungkasnya.***
