KISARAN, AmiraRiau.com – Langkah strategis memperketat sistem keamanan di perairan Selat Malaka terus diakselerasi oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI). Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja jajaran perwira tinggi Bakamla ke jajaran eksekutif Pemkab Asahan yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.AP., di ruang kerja pimpinan daerah, Senin (18/5/2026).
Pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan matang mengenai rencana pembangunan fisik Kantor Bakamla TBA (Tanjung Balai Asahan) yang diproyeksikan berdiri di Desa Silo Baru, Kecamatan Silau Laut. Lokasi ini dinilai sangat taktis karena berbatasan langsung dengan salah satu jalur pelayaran internasional terpadat di dunia.
Dalam koordinasi tersebut, delegasi Bakamla dipimpin oleh Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman Ahli Madya, Dwi Budi Rustanto, S.E., M.Tr.Hanla.
Turut hadir mendampingi Wakil Bupati di antaranya Asisten I Setdakab, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perikanan, Plt. Kepala Dinas Kominfo, serta Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Asahan.
Dwi Budi Rustanto memaparkan bahwa pendirian kantor satgas ini merupakan bagian dari cetak biru program strategis nasional Bakamla untuk mengoptimalkan intensitas pengawasan, penegakan hukum, serta operasi keselamatan di laut.
"Kehadiran fasilitas pos komando maritim di Tanjung Balai Asahan ini nantinya akan menjadi pilar penting dalam mematangkan sistem deteksi dini dan patroli keamanan laut secara maksimal. Kami sangat mengapresiasi respons cepat dan dukungan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan," jelas Dwi Budi Rustanto.
Merespons rencana tersebut, Wakil Bupati Asahan, Rianto, menyatakan bahwa pemerintah daerah menyambut positif dan siap mengawal realisasi pembangunan pangkalan pengawasan maritim tersebut. Menurutnya, stabilitas keamanan laut linier dengan kesejahteraan para nelayan lokal.
Rianto langsung menginstruksikan jajaran dinas teknis hingga aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa untuk proaktif membantu memfasilitasi kebutuhan administratif maupun teknis lapangan selama fase pra-konstruksi.
Terdapat tiga dampak makro yang diharapkan Pemkab Asahan dari kehadiran pos pengawasan maritim ini. Pertama, mitigasi kejahatan transnasional, proteksi nelayan lokal dan sinergi kelembagaan guna mempercepat koordinasi tanggap darurat kecelakaan laut (Search and Rescue) di sepanjang garis pantai perbatasan.
Forum koordinasi yang berlangsung dinamis ini ditutup pada pukul 13.00 WIB dengan kesepakatan penyiapan dokumen teknis lanjutan dan sesi foto bersama antara jajaran perwira Bakamla RI dan kepala OPD jajaran Pemkab Asahan.***
Penulis: Heru
