Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu oleh Pejabat ASN, TPN Capres Ganjar- Mahfud Datangi Bawaslu RI

JAKARTA, AmiraRiau.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menginformasikan tiga dugaan kecurangan pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI). Tiga dugaan pelanggaran itu diduga melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ifdhal Kasim, memaparkan tiga dugaan pelanggaran yang diinformasikannya. Dia mengatakan, informasi itu dapat menjadi temuan awal bagi Bawaslu untuk kemudian ditindaklanjuti. Pertama, dia menduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi. Dalam acara Rembuk Guru, Hasbi menyampaikan narasi yang memuat janji terkait paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. "Di dalam acara ini Sekda Muhammad Hasbi itu menyampaikan bahwa, Presiden Joko Widodo berjanji, jika anaknya cawapres Gibran Rakabuming Raka menang, maka akan dilanjutkan program pengangkatan jutaan CPNS. Nah buktinya ini kami serahkan dalam bentuk video," kata Ifdhal kepada wartawan di Kantor Bawaslu RI, saat dilansir detik.com, Selasa (16/1/2024). Kedua, kata dia, pihaknya menyerahkan bukti berupa video yang berisi percakapan di antara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (forkopimda) Batubara, Sumatera Utara. Isinya mengarah pada pemenangan Prabowo-Gibran. "Yang kalau kita dengar isi pembicaraan tersebut, isinya intinya mengarah kepada pemenanangan paslon 02 di Kabupaten Batubara tersebut," ungkapnya. Ketiga, lanjut Ifdhal, pihaknya menyerahkan video terkait Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang mengarahkan para guru dan kepala sekolah di Kota Medan untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran. "Nah ini semua ada videonya, dan video-video ini beredar luas di masyarakat, nah ini kami serahkan sebagai bukti kepada Bawaslu," ucap Ifdhal. "Nah dari tiga kasus yang kami laporkan sebagai laporan masyarakat ke Bawaslu, kami menganalisa bahwa ketiga peristiwa ini apabila video itu benar, jelas-jelas melanggar ketentuan berkaitan dengan netralitas ASN yang diatur dalam Pasal 282, 283, dan 306 UU No 17 tahun 2017 tentang Pemilu," jelasnya. Lebih jauh, mantan komisioner Komnas HAM itu berharap agar Bawaslu dapat menindaklanjuti informasi awal yang telah diserahkan pihaknya. "Nah karena ada dugaan pelanggaran pemilu ini, terutama netralitas ASN, kami meminta kepada Bawaslu, untuk menindaklanjuti informasi awal yang kami berikan ini," harapnya.***