PEKANBARU, AmiraRiau.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mengakselerasi komitmennya dalam menghadirkan ekosistem pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi penuh pada kepuasan masyarakat. Langkah strategis ini sekaligus menjadi persiapan matang daerah dalam menghadapi rangkaian penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia sepanjang tahun 2026.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa tren positif peningkatan kualitas tata kelola birokrasi di lingkungan Pemprov Riau tidak terlepas dari pendampingan intensif yang selama ini diberikan oleh Ombudsman Perwakilan Riau.
"Alhamdulillah, kualitas pelayanan kita semakin meningkat secara terukur. Kami yakin dan percaya bahwa Pemprov Riau didampingi dengan sangat baik oleh Ombudsman. Kami sangat berterima kasih atas kerja sama dan atensi Ombudsman yang betul-betul membantu kami dalam membedah dan membenahi instrumen pelayanan publik di daerah," ujar Plt Gubri SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (10/7/2026).
Untuk menunjang efektivitas layanan, Pemprov Riau telah mengadopsi sistem pelayanan berbasis digital. SF Hariyanto memaparkan bahwa adaptasi teknologi ini bertujuan untuk memangkas birokrasi yang berbelit, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah.
Sebagai parameter keberhasilan, Plt Gubri menyoroti dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sukses mencatatkan rapor biru dalam inovasi layanan, yaitu RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau.
RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau, mengalami perubahan fisik dan manajerial yang signifikan. Terdapat optimalisasi fasilitas kamar perawatan yang jauh lebih layak, yang berbanding lurus dengan draf lonjakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai wujud meningkatnya tingkat kepercayaan publik.
Sementara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, sukses melakukan transformasi layanan yang bermuara pada tren positif pertumbuhan pendapatan daerah secara luar biasa, sebuah pencapaian yang tidak lepas dari supervisi langsung pihak Ombudsman.
Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, yang hadir dalam kunjungan tersebut menuturkan bahwa agenda monitoring ini merupakan langkah konsolidasi dan penguatan kapasitas bagi Ombudsman Perwakilan Riau sebelum memasuki tahapan audit pelayanan publik skala nasional.
"Mengingat proses penilaian ini akan memakan waktu cukup panjang hingga November, kami akan lebih intens berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pak Plt Gubernur beserta jajaran. Rekan-rekan Ombudsman Riau akan turun langsung membedah instansi atau OPD mana saja yang menjadi lokus penilaian terkait pemenuhan standar pelayanan dasar masyarakat," terang Nuzran Joher.
Nuzran menambahkan, klimaks dari rangkaian maraton ini adalah pengumuman hasil kepatuhan secara serentak yang dijadwalkan pada Desember 2026, yang akan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.***
