Oleh: Hasrul Sani Siregar, MA
AKHIRNYA Mahkamah Internasional (ICJ) secara resmi menyatakan rezim militer Myanmar bersalah atas tindakan genosida terhadap kelompok minoritas etnis Rohingya. Dalam putusan Mahkamah Internasional tersebut yang menyatakan bahwa rezim militer Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap etnis minoritas Rohingya sejak tahun 2017 di negara bagian Rakhine. Putusan ICJ tersebut menjadi catatan bersejarah karena merupakan vonis pertama dari Mahkamah Peradilan Tertinggi Perserikatan Bangsa bangsa (PBB) tersebut dalam meminta pertanggungjawaban suatu negara atas kejahatan genosida sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Internasional tersebut. Dalam putusan Mahkamah Internasional tersebut yang disetujui oleh sembilan dari lima belas hakim Mahkamah Internasional tersebut menyimpulkan bahwa operasi militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine utara mengandung niat sistematis untuk memusnahkan populasi etnis Rohingya. Pengadilan mencatat sedikitnya 10.000 warga sipil tewas dan ratusan ribu lainnya terpaksa melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh (kamp Cox's Bazar) akibat penghancuran permukiman secara terorganisir.
Putusan tersebut lahir setelah proses hukum dan pertimbangan bukti serta keterangan saksi saksi selama tujuh tahun sejak gugatan pertama kali yang diajukan oleh negatra Gambia pada tahun 2019. Dalam keputusan dari ICJ tersebut untuk memerintahkan rezim militer Myanmar untuk mengizinkan serta memfasilitasi kepulangan etnis Rohingya ke tempat asal secara aman, sukarela, dan bermartabat dan menyatukan kembali keluarga, mengembalikan properti yang hilang atau rusak, serta memberikan jaminan perlindungan dari diskriminasi dan persekusi di masa depan khususnya di wilayah negara bagian Rakhine. Selanjutnay ICJ akan menindak lanjuti dengan membawa keputusan tersebut ke Dewan Keamanan PBB untuk memaksa rezim militer Myanmar menghormati keputusan ICJ tersebut. Oleh para pengungsi Rohingya, suasana haru menyelimuti kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh menyusul keputusan bersejarah yang menyatakan bahwa rezim militer Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap etnis Rohingya.
Etnis Rohingya sebagian besarnya menempati wilayah di negara bagian Rakhine, Myanmar Barat yang berbatasan langsung dengan Teluk Benggala Bangladesh dan dipisahkan oleh sungai Naf yang memisahkan antara negara Myanmar dan Bangladesh. Secara kultural, etnis Rohingya berasal dari India dan Bangladesh yang umumnya beragama Islam, berbeda dengan etnis mayoritas Burma yang beragama Buddha. Etnis Rohingya tidak memiliki sejarah membeontak terhadap pemerintah pusat di Rangoon. Berbeda dengan etnis-etnis lainnya seperti halnya etnis Karen yang selalu menentang pemerintah pusat dan hingga kini masih terus berjuang dengan mengangkat senjata serta menginginkan otonomi khusus dan tidak didominasi oleh etnis Burma yang mayoritas. Negara bagian Rakhine adalah negara bagian yang terletak di pantai barat Myanmar yang saat ini mayoritasnya ditempati para etnis Rohingya yang sebagian besarnya sudah mengungsi ke negara-negara tetangga terdekatnya yaitu di Bangladesh akibat dikejar dan diancam dibunuh oleh rezim junta militer Myanmar. Negara bagian Rakhine berbatasan dengan negara bagian Chin di utara, bagian Magway, bagian Bago, dan bagian Ayeyarwady di timur, Teluk Benggala di barat, dan divisi Chittagong di barat laut, Bangladesh.
Etnis Rohingya di Myanmar termasuk etnis yang tidak pernah menuntut otonomi khusus, apalagi menginginkan kemerdekaan dan terpisah dari pemerintah pusat di Rangoon, ibu kota lama Burma (yang baru bernama Naypyidaw, Nay Pyi Taw) dan secara resmi menggantikan Yangon sebagai pusat pemerintahan pada tahun 2005. Meskipun Yangon tetap menjadi kota terbesar dan pusat ekonomi utama, Naypyidaw adalah kota yang sengaja dirancang dengan infrastruktur megah dengan jalanan lebar, dan fasilitas modern. Dalam Sejarah perjuangan kemerdekaan Myanmar, etnis Rohingya juga memiliki andil yang cukup besar ketika berhadapan dengan penjajahan Inggris. Kendati telah bermukim di wilayah Myanmar, jauh sebelum perang dunia kedua, etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara oleh rezim militer Myanmar. Undang-undang kewarganegaraan yang berlaku sejak 1982, tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Burma (Myanmar).***
(Hasrul Sani Siregar, MA. Penulis; Alumni Hubungan Antarabangsa di IKMAS UKM, Bangi Selangor Malaysia/Widyaiswara di BPSDM Provinsi Riau..
Menulis thesis tentang Hubungan Sipil-Militer di Myanmar dan pengaruhnya bagi Demokratisasi Politik (1988-1995).