PEKANBARU, AmiraRiau.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima kunjungan kerja tim Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia dalam rangka Kajian Evaluasi Pemanfaatan Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan Provinsi Riau.
Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Riau, Rabu (29/7/2026) tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan rekam jejak daerah sebagai pijakan penyusunan rekomendasi kebijakan pendidikan nasional yang lebih presisi dan kontekstual.
Melalui kajian evaluatif ini, pemerintah pusat memetakan praktik baik, dinamika lapangan, serta tantangan Pemprov Riau dalam mengintegrasikan instrumen Rapor Pendidikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, menyambut baik kajian tersebut sebagai ruang strategis bagi daerah untuk memaparkan transparansi tata kelola dan integrasi data pendidikan Riau.
"Data merupakan fondasi vital dalam menyusun kebijakan pendidikan. Pembangunan sektor pendidikan membutuhkan sinergi solid antara pusat dan daerah. Kolaborasi berbasis data ini memastikan setiap program kerja benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendongkrak kualitas layanan pendidikan," tegas Zulkifli Syukur, Rabu (29/7/2026).
Penelaah Teknis Kebijakan Kemendikdasmen, Rumaisah Hidayatillah, menjelaskan bahwa peninjauan langsung ke Provinsi Riau merupakan bagian dari skema evaluasi nasional untuk mengukur sejauh mana Rapor Pendidikan dimanfaatkan dalam perencanaan daerah.
Fokus kajian meliputi proses identifikasi capaian indikator pendidikan, koordinasi lintas perangkat daerah, hingga sinkronisasi data ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan.
"Kami hadir untuk menyerap pengalaman dan praktik Pemprov Riau dalam mengelola data pendidikan. Masukan dari daerah sangat berarti untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang kontekstual, efektif, serta relevan dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan," ujar Rumaisah.
Evaluasi ini tidak hanya menyoroti capaian kuantitatif yang telah diraih, melainkan turut mengidentifikasi berbagai kendala teknis dan operasional yang dihadapi pemerintah daerah agar dapat dirumuskan solusi konkret di tingkat kementerian.***
