PEKANBARU, AmiraRiau.com- Ratusan masyarakat TNTN bersama Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) lakukan aksi di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada hari Senin 21 Juli 2025 silam, aksi ini merupakan respons terhadap upaya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pemulihan TNTN.
Audiensi yang dilakukan bersama antara Pihak Kementrian Kehutanan, Perwakilan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) bersama masyarakat, aksi ini mendapat sambutan yang baik oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan, ini ditandai dengan 3 poin hasil audiensi yang berpihak kepada masyarakat kecil menghasilkan 3 poin kesepakatan diantaranya :
1. Kementerian Kehutanan, Perwakilan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Masyarakat Dusun Kuala Renangan, Dusun IV Toro Jaya, Dusun Lima Toro Palembang, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Serta Desa Kesuma Dusun Bukit Makmur, bersama-sama sepakat menjaga taman Nasional Tesso Nilo.
2. Kementerian Kehutanan akan mengusulkan kepada Gubernur Riau dan/atau kementrian lainnya supaya masyarakat yang disebutkan pada poin 1 (satu) sebagai perwakilan masyarakat dilibatkan kedalam tim percepatan pemulihan pasca penguasaan (TP4).
3. Kementerian Kehutanan akan mengusulkan tidak akan ada relokasi mandiri untuk para pihak pada poin 1 (satu) sampai dengan tanggal 22 agustus 2025.
Namun Muhammad Ridwan selaku Koordinator Aksi menyayangkan usai lakukan aksi di Kementerian Kehutanan banyak pihak yang memanfatkan notulesi tersebut untuk memprovokasi masyarakat dengan menyelewengkan hasil audiensi tersebut dengan tafsiran mereka sendiri bahkan menuding bahwa aksi tersebut gagal.
Muhammad Ridwan menyebutkan poin 1 dari notulensi tersebut bahwa LMND percaya terhadap pemerintah sehingga poin 1 tersebut berbunyi "LMND bersama masyarakat bersepakat menjaga TNTN".
"Poin ini dituding seolah-olah tidak berpihak kepada masyarakat, padahal penjabaran poin ini adalah, upaya pemerintah untuk menyelamatkan hutan dan satwa dengan tidak mengabaikan masyarakat kecil, dengan catatan tidak lagi membuka lahan baru. Solusi kita terhadap permasalah ini adalah melalui skema perhutanan sosial dengan membiarkan sawit masyarakat untuk sekali daur dengan kemudian masyarakat diwajibkan untuk membantu pemulihan kawasan TNTN dengan menanam tanaman hutan" kata Ridwan
Kemudian di poin 2 disebutkan "Kementrian Kehutanan akan mengusulkan kepada Gubernur Riau dan/atau kementrian lainnya supaya masyarakat yang disebutkan pada poin 1 (satu) sebagai perwakilan masyarakat dilibatkan kedalam tim percepatan pemulihan pasca penguasaan (TP4)".
"Tujuan dari pemerintah hari ini melalui satgas PKH mulia dan itu terus kita sampaikan di masyarakat bawah, target dari satgas PKH itu memang untuk penindakan terhadap cukong- cukong yang memiliki lahan dengan luasan yang tidak wajar, misal 400 ha satu hamparan dimiliki perorangan, selama ini bersembunyi dibalik masyarakat kecil," terang Ridwan
Lanjut Ridwan, dibeberapa titik hari ini di TNTN upaya pemerintah untuk mengumpulkan data-data masyarakat dihalangi oleh pihak-pihak yang mencoba memprovokasi dan menakut-nakuti dengan opini mereka sendiri.
Baca Juga > Tak Hanya di Pekanbaru, Warga TNTN Juga Gelar Aksi Demo di Kemenhut Jakarta
"Untuk mengambil kebijakan yang tepat untuk permasalahan ini pemerintah harus punya data, dan menurut kita data yang di pemerintah harus sinkron dengan data yang dimiliki masyarakat, untuk itu kita diminta untuk membantu dalam hal pendataan untuk itu kita harus tergabung dalam tim" kata Ridwan.
Kemudian di poin 3 "Kementerian Kehutanan akan mengusulkan tidak akan ada relokasi mandiri untuk para pihak pada poin 1 (satu) sampai dengan tanggal 22 agustus 2025".
"Saya sudah sampaikan juga ke masyarakat bawah semulia-mulianya satgas PKH tetapi jika tetap menggusur masyarakat akan kita lawan habis-habisan," terang Ridwan.***
Penulis: YD