PEKANBARU, AmiraRiau.com- Rabu (24/9/2025) besok, adalah hari dimana 10 aktivis pejuang agraria Riau akan melakukan aksi ekstrem dengan mengecor badan dengan semen di depan Istana Negara.
Menurut Muhammad Ridwan, Selasa (23/9/2025), persiapan sudah matang dan aksi akan tetap dilaksanakan.
“Sebanyak 10 aktivis sudah siap melakukan aksi besok,” ujar M. Ridwan.
Aksi ini, katanya, sebagai simbol protes terhadap pembatasan akses tanah oleh negara terhadap rakyat.
Ridwan menilai negara saat ini sedang menghadapi "darurat agraria" dengan banyaknya konflik tanah dan hutan yang tak terselesaikan di berbagai daerah.
Ridwan berpendapat bahwa rakyat di berbagai daerah menghadapi kesulitan mendapatkan kepastian hukum atas tanah garapan yang telah dikelola selama puluhan tahun.
Ridwan berpendapat bahwa Konflik agraria di Indonesia terus merebak di berbagai daerah, namun negara dinilai lamban dan tidak proaktif dalam menyelesaikan masalah. Pemerintah lebih sering melindungi kepentingan korporasi besar ketimbang petani kecil, sehingga konflik agraria berlarut-larut tanpa solusi yang jelas.
Selain itu, menurut Ridwan upaya penyelesaian konflik agraria yang pernah diinisiasi oleh pemerintah, seperti pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan kelompok kerja di berbagai provinsi, terbukti tidak efektif. Koordinasi lintas kementerian/lembaga lemah, dan masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri.
Melihat parahnya krisis agraria dan lambannya kinerja lembaga-lembaga pemerintah, melalui aksi ini, Ridwan berharap bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan banyak hal terkait aspirasi petani.
M. Ridwan mendorong Presiden Prabowo perlu mengambil langkah terobosan dengan membentuk Badan Nasional Reforma Agraria (BNRA) yang langsung berada di bawah presiden.
“BNRA diharapkan mampu memangkas hambatan birokrasi dan mengintegrasikan kewenangan lintas sektor dalam satu atap,” ujarnya.
BNRA memiliki beberapa agenda prioritas, antara lain:
- Evaluasi dan pencabutan izin-izin HGU/HTI bermasalah
- Redistribusi lahan-lahan telantar kepada petani melalui program reforma agraria
- Legalisasi tanah adat dan pemberian hak kelola kepada komunitas lokal
- Penghentian segera kriminalisasi petani/masyarakat adat dalam sengketa agraria
- Penegakan hukum bagi para aktor pelanggar
Baca Juga > Mengenal Muhammad Ridwan, 'Lawan' Berat PT. RAPP yang akan Aksi Cor Badan di Istana Negara
Pembentukan BNRA, lanjut M. Ridwan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo tentang Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
“Dengan membentuk BNRA dan menggerakkan reforma agraria sejati, presiden menunjukkan keberpihakan nyata kepada petani, nelayan, dan masyarakat adat yang selama ini termarginalkan,” tegas M. Ridwan***
Penulis: YD