PEKANBARU, AmiraRiau.com — Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp400 Miliar, langkah Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Pekanbaru mengadakan kegiatan studi banding dan tour ke luar daerah menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.
Kegiatan yang diklaim sebagai Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Field Trip ke Kepulauan Riau (Kepri) itu dibuka pada Kamis, 23 Oktober 2025 di Hotel Grand Zuri Pekanbaru, dan dilanjutkan trip pada 24-26 Oktober 2025. Rombongan yang ikut berjumlah kurang lebih 30 orang, terdiri dari Dinas Pariwisata, Pokdarwis, dan Lurah di kelurahan tempat wisata Pekanbaru.
Kegiatan ini dinilai sejumlah kalangan tidak sejalan dengan kebijakan penghematan anggaran yang tengah diterapkan Pemko Pekanbaru.
Randi Syaputra, Ketua Sinergi Pemuda Riau, menilai kegiatan tersebut tidak tepat sasaran. Ia menyoroti inkonsistensi antara pengeluaran dinas dengan kebijakan fiskal daerah:
“Di tengah Efisiensi Anggaran dari Pusat, bukan itu saja hari ini Pekanbaru sedang mengalami APBD defisit, semua dinas seharusnya menahan diri. Kegiatan semacam ini bisa dilakukan secara daring atau dengan metode yang lebih hemat," ujar Randi.
Randi menegaskan, Pelaku Pokdarwis Pekanbaru bukan terlahir dari SDM rendah. Mereka memiliki inovasi tersendiri, hanya terkendala anggaran untuk mengembangkan inovasi mereka. Ia mempertanyakan urgensi trip tersebut:
"Tujuan dari trip itu apa? Wisata itu masing-masing tempat punya identiknya masing-masing, apakah kita harus mencontoh wisata di tempat lain?"
Sorotan publik ini berakar pada pengumuman yang disampaikan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, pada 1 Oktober 2025. Pemerintah pusat resmi memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kota Pekanbaru hingga Rp400 miliar.
Angka nominal tersebut bukan sekadar angka. Pemotongan anggaran yang besar ini berarti ada banyak program infrastruktur penting yang harus dikorbankan atau ditunda, antara lain:
-Perbaikan jalan-jalan yang masih berlubang.
-Proyek drainase untuk mengatasi banjir.
-Rencana revitalisasi sekolah yang sudah lama ditunggu masyarakat.
Keputusan Dispar menggelar kegiatan studi banding ke luar daerah di saat kebutuhan vital masyarakat terancam tertunda akibat krisis anggaran menjadi pemicu utama kritik ini.***
Penulis: Yd
.jpg)