JAKARTA, AmiraRiau.com – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Edi Oloan Pasaribu menyebut, banyak diprotes fraksi partainya di tingkat DPRD terkait perubahan jadwal pelantikan kepala daerah secara bertahap dari semula pada 6 Februari 2025.
Sebab, perubahan jadwal itu merugikan kepala daerah terpilih maupun anggota DPRD yang hendak mendampingi karena telah memesan tiket perjalanan hingga penginapan.
“Ada rekan-rekan saya satu partai, beliau marah-marah, ‘itu tolong sampaikan di RDP dengan Menteri’, begitu. Karena perubahan itu sangat berpengaruh, sudah ada yang datang ke hotel Pak, jahit baju. Dia nelpon saya bersama calon-calon kepala daerah yang akan dilantik,” ujar Edi dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (3/2/2025).
Meski begitu, Edi menegaskan bahwa dia dan partai mendukung keputusan pemerintah yang mengusulkan agar pelantikan kepala daerah terpilih dimulai 20 Februari 2025.
Edi mengaku, dia menceritakan hal itu untuk menyampaikan dampak dari perubahan tersebut, sekaligus mengingatkan agar komunikasi Kemendagri dan Komisi II bisa lebih ditingkatkan.
“Poinnya bukan mau kritik tanggal, cuma ke depan supaya lebih rapi dan kita ada komunikasi yang baik. PAN sangat mendukung pemerintah. Kami dukung tanggal 20 (Februari), kami sangat menerima. Cuma yang jadi catatan, terkait bagaimana diplomasi komunikasi antar lembaga,” kata Edi dilansir kompas.com.
Edi berseloroh bahwa keputusan sepihak Kemendagri menunda jadwal dimulai pelantikan kepala daerah, membuat DPR merasa dilupakan oleh pemerintah.
“Tapi, ke depan ini jangan terulang. Kami seperti kalau orang pacaran itu diselingkuhi istilahnya, begitu. Kita sudah komitmen, sudah tanda tangan, sudah di-share ke kepala daerah, ke teman-teman,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut memilih 20 Februari 2025 sebagai hari dimulainya pelantikan kepala daerah secara bertahap.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin.
“Kami siapkan tanggal 18, 19, dan 20, kemudian saya lapor ke Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan bahwa beliau memilih tanggal 20, hari Kamis,” ujar Tito.
Dia menjelaskan bahwa pelantikan kepala daerah akan digelar di ibu kota negara, meskipun lokasi pastinya masih dalam pembahasan.
“Masalah tempatnya sedang dibicarakan tapi yang jelas di ibu kota negara,” kata Tito.***
Editor: Alseptri Ady
