PEKANBARU- Anggota Komisi V DPR RI, Ir. Effendi Sianipar, MM.,M.Si, kembali menegaskan komitmennya untuk membantu rakyat Riau.
“Tugas saya sebagai wakil rakyat di DPR RI adalah membantu rakyat agar dapat keluar dari penderitaan serta meningkatkan kualitas hidupnya. Namun jika sudah bahagia, biarlah itu menjadi milik mereka sendiri. Kita tidak perlu tahu, apalagi mengambil kabahagian mereka,” kata Effendi Sianipar, Sabtu (15/7/2023).
Peningkatan kualitas kehidupan rakyat itu, Menurut Effendi tolok ukurnya adalah peningkatan ekonomi. Dan infrastruktur yang baik, menjadi nadinya.
Oleh karena itu, Effendi Sianipar memang sudah membulatkan komitmen untuk terus bersama rakyat dan pemerintah daerah agar infrastruktur di Riau benar-benar menjadi baik.
Salah satu bentuk agar bisa mengetahui penderitaan rakyat serta menyerap aspirasinya adalah dengan tidak pernah menolak rakyatnya untuk bertemu.
“Saya persilahkan siapapun rakyat saya yang mau bertemu atau menghubungi melalui telepon. Saya tidak akan menolak, karena apa? Tugas saya mewakili rakyat dan dari rakyat pula saya dapat mengetahui apa masalah yang terjadi, untuk kemudian menyampaikan aspirasi itu kepada pemerintah selaku eksekutor,” tutur Effendi Sianipar, Politisi Senior PDI Perjuangan yang akan kembali maju pada Pileg 2024 dari Dapil Riu 1, Siak, Pekanbaru, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, Kepulauan Meranti dan Bengkalis.
Bertemu Kepala Daerah se Riau
Dalam agenda kunjungan ke Riau, Effendi Sianipar dan Komisi V DPR RI lainnya, Jumat (14/7/2023), melakukan rapat bersama Gubernur Riau serta bupati/walikota se Riau.
Dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal, Effendi Sianipar dan Syahrul Aidi itu, kepala daerah menyampaikan berbagai permasalahan jalan dan infrastruktur lainnya.
Dalam kesempatan itu, Gubri Syamsuar, menyampaikan sengaja mengundang pemerintah kabupaten/kota dalam pertemuan tersebut. Ia berharap kepada seluruh kepala daerah di Riau, bisa memberikan usulan terkait kendala infrastruktur di wilayahnya.
“Hari ini kami sengaja mengundang Pak Bupati dan Ibu Bupati serta Wali Kota agar nanti juga bisa menyampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada Komisi V sejalan dengan kunjungan ke Provinsi Riau ini,” ucap Syamsuar.
Orang nomor satu di Provinsi Riau itu mengungkapkan, bahwa di wilayahnya masih banyak kondisi infrastruktur yang perlu dibenahi. Kendati demikian, pihaknya telah membenahi 64 persen jalan provinsi.
Bupati Indragiri Hulu, Rezita Meylani Yopi, juga menyampaikan kondisi jalan rusak di daerahnya.
“Ada tiga ruas jalan, yaitu Rengat-Kuala Cenaku itu ada sepanjang 8,26 KM. Kemudian, Jalan Lubuk Kandis-Pangkalan Kansai sepanjang 18,9 KM, Jalan Peranap-Air Molek sepanjang 22,87 KM. Ini dalam kondisi rusak sedang maupun rusak berat, yang mana jalan ini merupakan jalan menjadi urat nadi bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu maupun bagi masyarakat yang ada dari Sumbar maupun tetangga kami dari Kuantan Singingi,” ujar Rezita.
Rezita mengatakan, jalan tersebut rusak karena adanya muatan pengangkutan truk dari batu bara yang melebihi kapasitas. Sehingga, dia minta untuk tahun 2024 perbaikan itu bisa dapat dianggarkan melalui anggaran provinsi maupun melalui kebijakan Inpres.
Tak hanya itu saja, bupati wanita termuda di Riau tersebut menyampaikan, bahwa di Kabupaten Indragiri Hulu ada 130 jembatan.
Dari total itu ada 18 jembatan yang rusak ringan dan 28 jembatan rusak berat. Dengan begitu, pihaknya setiap tahun selalu menyampaikan proposal baik itu kepada Kementerian PUPR maupun ke Basarnas, karena kebanyakan jembatan ini rusak akibat bencana banjir.
“Kemudian, fasilitas umum seperti sekolah, jalan, rumah ibadah maupun rumah masyarakat yang rusak akibat dari hantaman dari banjir. Tentunya kami berharap ada anggaran yang diberikan pada tahun 2024 dalam hal perbaikan, baik itu perbaikan jalan maupun mengenai penanganan abrasi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu,” lanjut Rezita.
Sementara itu, Walikota Dumai, H. Paisal menjelaskan untuk permasalahan yang ada di wilayahnya terdapat dua persoalan. Yaitu terkait jalan Lingkat Parit Kitang dan pembangunan turap untuk Sungai Dumai.
Paisal mengatakan, Pemerintah Kota Dumai telah menganggarkan perencanaan pembangunan. Komitmen pihaknya juga sudah disiapkan, sehingga hanya menunggu janji dari anggota DPR RI untuk mengusulkannya di tahun 2024.
“Jadi kami tidak banyak minta hanya dua saja. Pertama jalan lingkar parit kitang mohon dibantu karena juga memang lalu lintas kawasan industri. Yang kedua turap untuk Sungai Dumai yang hari ini kami sudah sampaikan ke bapak Syahril berapa kali sejak kami dilantik sampai sekarang belum ada solusinya,” pinta Paisal.
Selain itu, Sekda Kota Pekanbaru, Indra Pomi mengungkapkan hasil kunjungan sebelumnya bersama Komisi V DPR RI di Terminal Mayang Terurai. Di mana pada juga dikunjungi oleh Menteri Perhubungan dan beliau juga berjanji akan melakukan revitalisasi berkaitan dengan terminal tersebut.
“Untuk mendukung terminal ini, di dalam RPJMN 2020-2024, Kota Pekanbaru itu menjadi salah satu penerima Bantuan Operasional bagi Trans Metro. Namun, sampai sekarang kami belum mendapatkan ini. Mungkin nanti kalau kami dapat di 2024 kami bisa lebih memperluas jangkauan dari Trans Metro ini karena Trans Metro Pekanbaru ini juga sampai ke Kampar dan juga sebagian sampai ke Siak,” ungkapnya.
Kemudian, Indra Pomi juga mengusulkan adanya pembangunan jalan lingkar luar kota yang berfungsi terhadap berkaitan dengan kawasan industri. Karena ada Buton dan Tenayan di dalam RPJMN 2020-2024, Tenayan merupakan salah satu kawasan industri yang akan dikembangkan.
“Untuk bisa mendukung kawasan industri ini kita butuh jalan lingkar luar kota Pekanbaru. Ini juga beberapa kali sudah kami usulkan kepada Balai dan ini nanti akan mendukung operasional tol Pekanbaru-Dumai dan juga tol Pekanbaru-Jambi. Di dalam Jalan Lingkar luar ini ada satu unit Jembatan Siak 5 yang anggarannya lebih kurang 500 miliar,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan dia, terkait Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).Di mana dalam waktu dekat akan segera beroperasional. Menurutnya, pembangunan itu membuat Wakil Komisi V DPR RI kagum dengan inovasi itu.
Namun yang menjadi ke khawatirannya, Pemko Pekanbaru sudah menyiapkan 40 personil untuk mengoperasionalkan IPAL. Meski begitu, butuh pendampingan pemeliharaan untuk beberapa tahun ke depan. Oleh karna itu, ia berharap support dari pemerintah pusat dalam hal perawatan.
“Kami butuh untuk peralatan-peralatan maintenance. Kami mohon pak Dirjen maupun Direktur Sanitasi dibantu kami. Supaya IPAL yang sudah bagus di bangun Ini nantinya enggak jadi bangunan terbengkalai.” harapnya.***
