BANGKINANG, AmiraRiau.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, Hambali, melontarkan kritik terbuka yang tajam terhadap sejumlah kebijakan dan tindakan Bupati Kampar Ahmad Yuzar. Hambali menilai banyak keputusan yang diambil tidak sesuai prosedur dan berpotensi melanggar aturan hukum.
Hambali menyoroti beberapa kebijakan yang dinilai cacat prosedur dan cacat hukum:
-Uji Kompetensi Mendadak: Pelaksanaan uji kompetensi pejabat eselon II digelar secara mendadak tanpa koordinasi maupun dasar hukum yang jelas. “Surat baru kami terima hari ini, besok langsung uji kompetensi. Saya saja belum dua tahun menjabat Sekda, seharusnya belum bisa dilakukan evaluasi seperti itu,” ujar Hambali. Ia juga mengkritik kegiatan tersebut sebagai pemborosan anggaran daerah yang tidak efisien.
-APBD Perubahan Cacat Hukum: Pengesahan APBD Perubahan dinilai cacat hukum karena dilakukan tanpa kehadiran Bupati dalam rapat paripurna DPRD Kampar, baik pada pengantar KUA-PPAS maupun pengesahan.
-RPJMD dan PKS Bermasalah: Sekda menolak menandatangani dokumen penyusunan RPJMD yang bekerja sama dengan universitas, sebab ia menilai tidak ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sah.
-Penggantian Pengurus Korpri: Penggantian pengurus Korpri Kampar disebut cacat hukum karena tidak melalui mekanisme rapat anggota dan tanpa surat keputusan resmi.
Isu Anggaran dan Kepentingan
Selain masalah prosedur, Hambali menuding adanya pemborosan anggaran dan potensi konflik kepentingan:
-Pembelian Mobil Dinas Mahal: Ia mengkritik pembelian mobil dinas baru senilai lebih dari Rp1,5 miliar. “Bupati ini luar biasa, seperti malaikat di depan, tapi diam-diam beli mobil dinas mahal. Mari kita hemat, bukan boros,” tegasnya.
-Netralitas Pansel: Hambali mempertanyakan netralitas panitia seleksi (Pansel) pejabat tinggi yang diduga memiliki hubungan keluarga dengan unsur pimpinan daerah.
Ancaman Mundur dan Permintaan Maaf
Menyikapi kondisi tersebut, Hambali menyatakan siap mundur dari jabatannya apabila kebijakan pemerintah daerah terus menyimpang dari aturan. Ia juga menegaskan tidak akan ikut dalam proses evaluasi yang dijadwalkan.
“Lebih baik saya pensiun dini daripada bekerja dalam sistem yang tidak benar,” tegasnya, Kamis (16/10/2025).
Hambali menutup pernyataannya dengan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kampar karena pernah mendukung Ahmad Yuzar menjadi Penjabat Bupati. “Saya yang dulu mendukung beliau jadi Pj Bupati. Ternyata karakter aslinya muncul sekarang,” ucapnya.
Bupati Kampar Ahmad Yuzar, sebagaimana dilansir sapanusantara, menyatakan belum bisa memberikan komentar lebih jauh.
“Saya belum tahu secara pasti. Kebetulan saya baru pulang dari acara bersama Pak Wamendagri di Pekanbaru,” ujarnya, dan menambahkan akan menelusuri kebenaran informasi tersebut lebih lanjut.***
Penulis: Ali Akbar
