PEKANBARU, AmiraRiau.com - Usai dikukuhkan oleh Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Evenri Sihombing, mengaku siap mengawal perbaikan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu mendorong Pemprov Riau bersama Inspektorat untuk melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Evenri Sihombing usai dilantik secara langsung oleh Gubri Abdul Wahid, di Gedung Daerah Pauh Janggi, Senin (11/8/2025).
“Karena Riau ini kan terkenal dengan minyak di atas, juga minyak di bawah. Namun ternyata, PAD-nya kecil. Jikalau PAD-nya besar, maka belanja daerah akan terpenuhi dengan baik,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya akan mendorong penguatan pengendalian sistem internal, dalam rangka mencegah kejadian korupsi di daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
“Mulai dari perencanaan, anggaran sampai pada pelaksanaan. Karena ternyata dari 13 pemerintah daerah, tidak ada satu pun pemerintah daerah yang bebas dari kasus korupsi,” sebut Evenri.
“Artinya ini menjadi atensi saya dan juga menjadi arahan pimpinan. Kami akan melakukan kolaborasi dengan Inspektorat Riau, jadi itu yang akan kita didorong dalam waktu dekat ini,” tambahnya.
Kepala BPKP Riau yang baru saja dilantik itu juga akan menghadap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam waktu dekat.
“Dalam waktu dekat, saya akan menghadap Pak Gubernur dan menyampaikan laporan semester dan insyaAllah di sana nanti ada rekomendasi perbaikan. Kita siap kawal seluruh perbaikan ke depan, untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Dikatakan Evenri, dengan ia yang berlatar belakang orang investigasi (26 tahun menggeluti bidang investasi), langkah selanjutnya yang akan ia ambil adalah berkolaborasi dengan pihak penegak hukum yang ada di Provinsi Riau.
“Kita kedepankan dulu aspek pencegahan, karena tidak semua harus melalui tahap represif. Tetapi jika pencegahannya tidak efektif, ya berartikan represif. Sepanjang nanti ditemukan ada permasalahan nyata, ada bukti yang nyata, nah itu kan ada mekanismenya, tidak bisa hanya BPKP saja,” jelas Evenri.
“Jika nanti ada fakta lain, ya kita tidak bisa menutupi hal tersebut dan harus didalami betul agar tidak timbul kegaduhan. Insyaallah, kita akan selamatkan uang negara dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.
