Punya Rp275 Triliun Dana Nganggur, Menteri Keuangan Purbaya Akan Guyur Bank Daerah

Punya Rp275 Triliun Dana Nganggur, Menteri Keuangan Purbaya Akan Guyur Bank Daerah

JAKARTA, AmiraRiau.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini memiliki dana menganggur (idle cash) sebesar Rp275 triliun yang belum dimanfaatkan. Dana tersebut rencananya akan ditempatkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memperkuat likuiditas perbankan lokal dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Rencananya, kata Purbaya, dari uang menganggur tersebut pemerintah bakal melakukan penyuntikan kepada dua BPD, yakni Bank DKI dan Bank Jatim.

“Saya sekarang punya 275 triliun cash nganggur. Jadi kita lagi diskusi dengan mereka. Mereka bisa terima berapa sih? Kalau waktu bank BUMN kan saya paksa,” ujar Purbaya, Kamis (9/10/2025).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah yang semula tersimpan di Bank Indonesia (BI) ke lima bank milik negara. Dari jumlah tersebut, Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

Purbaya mengakui ada kekhawatiran karena ukuran bank daerah tidak sebesar bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pembicaraan dengan sejumlah bank daerah untuk menentukan kesiapan dan kapasitas mereka dalam menerima penempatan dana pemerintah.

“Jadi saya sedang diskusi dengan mereka. Atau mungkin saya kirim orang sedang diskusi dengan mereka, cek berapa mereka bisa terima,” katanya.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memaksa bank daerah untuk menerima penempatan dana tersebut apabila belum siap. “Kalau enggak bisa ya sudah. Tapi Bank DKI mau kelihatannya, dan Bank Jatim juga. Saya ketemu dengan gubernurnya kan, sepertinya mau, karena bank-bank BPD-nya yang lain kurang dana juga,” ujarnya.

Menkeu menjelaskan, penempatan dana di Bank Jatim dan Bank DKI dipilih sebagai langkah awal karena keduanya memiliki dukungan kuat dari pemerintah daerah. “Karena backing-nya kuat itu kan Pemerintah Jatim [dan DKI Jakarta], dua-duanya besar. Jadi saya merasa lebih aman kalau ditaruh di sana,” tuturnya.

Ia berharap injeksi dana tersebut dapat membantu memperkuat daya tahan perbankan daerah, sekaligus menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga bergerak di tingkat daerah.

“Jadi kalau saya masukin ke Bank Jatim, harusnya nyebar ke bank lain di daerah lain dengan cepat. Kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata,” jelasnya.***

#Bank Daerah

Index

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index