Anggota Banleg DPR RI Usul Pemilu Digelar 10 Tahun Sekali, Biaya Mahal Agar Bisa Balik Modal

JAKARTA, AmiraRiau.com - Anggota Badan Legislasi (Banleg) DPR dari Fraksi NasDem, Muslim Ayub mengusulkan agar pemilihan umum (Pemilu) digelar per 10 tahun. Usulan itu disampaikan Muslim dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Baleg DPR terkait lanjutan pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rabu (30/10/2024). Rapat turut dihadiri sejumlah organisasi antara lain Perludem, Komnas Perempuan, hingga PSHK. Muslim berpendapat bahwa siklus pemilu lima tahunan merupakan waktu yang sebentar. Sedangkan untuk maju di Pemilu membutuhkan modal tak sedikit. Minimal, kata Muslim, untuk maju caleg membutuhkan biaya di atas Rp20 miliar. Dengan kurun waktu itu, sulit untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Apalagi, meski digelar per lima tahun, persiapan Pemilu menurut dia harus dilakukan sejak tiga tahun sebelumnya. "Saya berharap apa salahnya barangkali pemilu ini 10 tahun sekali ya kan? Karena untuk 5 tahun ini, pimpinan, kita ini 2025. 2026 itu udah dekat. 2027 udah mulai pemilu lagi," kata Muslim dalam rapat. "Jadi enggak mungkin ada ini akan kita kembalikan, dengan sistem begini. Mohon maaf rata-rata kita bukan sedikit menghabiskan uang. Minimal Rp20 miliar ke atas. Enggak ada yang Rp10 miliar," imbuhnya. Muslim menekankan bahwa organisasi pengawal pemilu, seperti Perludem harus tahu kondisi lapangan. Dia meyakini, tak sedikit anggota DPR yang terpilih saat ini masih menyisakan utang. "Jujur saya sampaikan. Tidak salah kan kalau 10 tahun sekali. Itu pertama. Ini usulan pribadi nih bukan NasDem," katanya dilansir cnnindonesia.com, Rabu (30/10/2024). Hal serupa juga disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Darori Wonodipuro. Darori berkelakar bahwa anggota DPR yang hadir dalam rapat pada kesempatan itu termenung dan memikirkan untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan untuk maju nyaleg, termasuk dirinya. Darori mengatakan bahwa faktanya sekitar 78 persen masyarakat memilih dengan money politic. Masalahnya, Peraturan KPU juga memberi peluang praktik itu dilakukan meski dalam jumlah terbatas. "Sebenarnya yang duduk di sini anggota DPR itu sambil termenung, ini ke depan ngembalikan dari mana. Termasuk saya lah itu," katanya. Darori pun berkelakar bahwa jika ada kyai dan maling yang maju di pemilu, niscaya maling lebih berpeluang untuk terpilih dengan sistem pemilu saat ini. "Karena teman kita sekarang duduk di DPR, Kyai sama maling kalau nyalon mesti yang jadi maling. Waduh. Memang betul. Kyai kan jujur-jujur. Kalau maling, sebenarnya nyolong. Ini tolong dipikirkan, rekomendasinya apa," katanya.*** Editor: Alseptri Ady