Memprihatinkan, Puluhan Masyarakat Riau yang Bertahan di Halaman KLHK Jakarta Jatuh Sakit

PEKANBARU, AmiraRiau.com- Kondisi kesehatan masyarakat Riau dan Jambi yang bertahan dengan membuat tenda di halaman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jakarta, mulai menurun hingga  jatuh sakit. "Kondisi cuaca yang sering hujan sementara masyarakat hanya menggunakan tenda untuk menginap, membuat setidaknya 20 orang saat jatuh sakit," kata Adv Asbullah, SH, Bidang Advokasi Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR), Minggu (15/12/2024). Baca Juga: Belum Ada Penyelesaian, Masyarakat Riau dan Jambi yang Jalan Kaki ke Jakarta akan Bertahan di KLHK Asbullah yang mengabarkan melalui pesan WhatsApp, menyebutkan, untuk penanganan masyarakat yang jatuh sakit KPPR sebagai pendamping masyarakat meminta bantuan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta Palang Merah Indonesia (PMI). "Untuk sementara itu yang kita lakukan untuk penanganan," kata Asbullah. Dalam video yang dikirimkan kepada AmiraRiau.com, terlihat bahwa lokasi dimana masyarakat bertahan tersebut sedang dalam keadaan hujan lebat. Sebelumnya, sebanyak 500 petani dari Riau dan Jambi memilih berkemah di depan Gedung KLHK setelah menempuh perjalanan panjang dengan aksi jalan kaki. Mereka tiba di Jakarta pada Kamis (12/12/2024) setelah 11 hari berjalan kaki dengan menempuh jarak sekitar 1.200 Km dari Riau, guna mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun. “Kami akan berkemah dan bertahan di sini, sampai kami mendapatkan kembali hak kami. Tanah adalah sumber kehidupan kami, dan kami meminta pemerintah mengembalikannya kepada yang berhak,” tegas Ketua Umum Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR), Muhammad Riduan di depan kantor KLHK. Konflik agraria ini melibatkan ribuan hektare tanah yang berpindah ke perusahaan besar. Di Kabupaten Kampar, Riau, tanah seluas 2.500 hektare yang semula dicadangkan untuk masyarakat kini dikuasai pihak tertentu. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, di mana masyarakat digusur akibat tumpang tindih kepemilikan tanah.***