PEKANBARU, AmiraRiau.com - Pemerintah pusat telah mengirimkan bantuan untuk korban banjir di Provinsi Riau. Diantaranya adalah bantuan makanan dan perlengkapan untuk pengungsian.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Zulfadli, Senin (29/1/2024) mengatakan, pemerintah pusat telah mengirimkan bantuan 3.800 paket makanan siap saji untuk korban banjir di Riau .
"Kemudian tenda gulung sebanyak 290 lembar, kasur merah 245 lembar dan family kit 150 paket," ujarnya.
Selain itu, pemerintah pusat juga mengirimkan bantuan peralatan dapur umum keluarga. Totalnya sebanyak 60 paket.
"Itu untuk 5 Kabupaten yakni Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Pelalawan," katanya.
Selain melalui dinas sosial, Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga telah menerima bantuan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil terdampak banjir ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tersebut setelah Pemprov Riau mengusulkan bantuan. Sebab selain obat-obatan, saat ini balita dan ibu hamil di kabupaten kota terdampak banjir membutuhkan bantuan makanan tambahan.
Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau, Sri Sadono Mulyanto mengatakan, usulan bantuan makanan tambahan itu lantaran kabupaten kota terdampak banjir meminta bantuan PMT untuk balita dan ibu hamil.
"Alhamdulillah bantuan PMT sudah datang dan sudah kita terima dari Kemenkes. Bahkan sebagian bantuan tersebut sudah kita salurkan ke daerah terdampak banjir," kata pria yang akrab disapa dokter Ibeng ini.
Ibeng menjelaskan, bantuan tambahan makanan balita dan ibu hamil itu sudah di distribusikan ke daerah terdampak banjir, seperti Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan terakhir di Kabupaten Rokan Hilir.
"PMT balita dan ibuk hamil itu seperti biskuit susu. Untuk jumlah bantuan yang kita terima saya tidak ingat datanya. Yang jelas usulan kita sudah direspon Kemenkes, karena ketersediaan di pusat masih ada," sebut Ibeng.
"Karena kemarin usulan kita tidak hanya untuk daerah yang mengusulkan. Tapi daerah yang belum mengusulkan juga kita masukan dalam usulan permintaan ke Kemenkes, karena untuk jaga-jaga sewaktu-waktu ada daerah yang membutuhkan," tutupnya.***